Natuna Terkini - DPR RI Minta Menlu Retno Marsudi dan Menhan Prabowo Kompak Hadapi Klaim China
Abdul mengungkapkan, jika DPR sepakat bahwa kedaulatan negara harus dipertahankan terkait dengan persoalan Natuna.
lihat foto
NATUNA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kompak dalam menghadapi klaim China atas Natuna.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, ketidakkompakan antara Retno Marsudi dan Prabowo Subianto akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini.
"Yang saya harapkan tidak terjadi," kata Abdul dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).
"Kenapa? Karena kalau pemerintah tidak kompak nanti celah-celah ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap masalah ini," jelasnya.
• TNI Siaga Tempur di Natuna, Siap Perang Amankan ZEE Indonesia dari China, 600 Personel Dikerahkan
• ISU Utang Indonesia ke China Menyeruak Buntut Ketegangan Soal Klaim Natuna, Berapa Jumlahnya
Abdul mengungkapkan, jika DPR sepakat bahwa kedaulatan negara harus dipertahankan terkait dengan persoalan Natuna.
"Kami di DPR kompak semuanya," kata Abdul.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari (Tangkap Layar YouTube KompasTV).
"Sepakat bahwa sebagian besar pendapat teman-teman mengatakan, bahwa kita harus pertahankan kedaulatan negara kita dalam hal ini berkaitan dengan Natuna," ungkapnya.
Tak hanya itu, Abdul juga menegaskan, negara harus bertindak tegas terhadap mereka yang melintas tanpa izin dari pemerintah Indonesia.
"Dan kita harus tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia," jelasnya.
• Konflik Indonesia Vs China di Natuna, Hendri Satrio Sebut Tolak Ukur Jokowi, Prabowo & Mahfud MD
• Laut Natuna Memanas, Perairan Masuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di UNCLOS 1982 Diklaim China
Sebelumnya, ada perbedaan sikap antara Retno Marsudi dan Prabowo Subianto dalam menanggapi masalah ini.
Dikutip dari Kompas.com, Retno Marsudi menyatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.
Retno Marsudi Menjelaskan, ZEE Indonesia tersebut telah ditetapkan oleh United NationS Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
