PKS Kecewa Sikap Lembek Menhan Prabowo Soal China Klaim Laut Natuna, PDIP : Jangan Ragu, Kedaulatan

CHINA KLAIM NATUNA - Muhammad Kholid, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (04/01/2019).

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Namun demikian, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.

• China Klaim Laut Natuna, TNI Siaga Tempur! 3 Kapal Perang Republik Indonesia, Pesawat Intai & Boeing

• Alasan Menhan Prabowo Pilih Diplomasi Damai Selesaikan Masalah dengan China di Laut Natuna

Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.

Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," tutupnya.

Politisi PDIP : Jangan Ragu 

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris meminta pemerintah tidak ragu menegakkan kedaulatannya di Perairan Natuna yang diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Charles menyebut sikap RRT yang tetap mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayahnya, menunjukkan tidak adanya itikad baik RRT untuk menghormati kedaulatan RI.

"Padahal Nota Protes diplomatik telah dilayangkan ke negara tersebut. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap RRT," ujar Charles, dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2020).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menilai pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral Indonesia dengan RRT.

Menurutnya, berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa saja ditunda atau batalkan.

Selain itu, Charles mengatakan Indonesia bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang di inisiasi oleh Tiongkok di forum internasional.