China Klaim Laut Natuna, TNI Siaga Tempur! 3 Kapal Perang Republik Indonesia, Pesawat Intai & Boeing

Hal itu menyusul adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal China.

China Klaim Laut Natuna, TNI Siaga Tempur! 3 Kapal Perang Republik Indonesia, Pesawat Intai & Boeing
Dispenal
Ilustrasi Kapal Perang 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing di Perairan Natuna Kepulauan Riau.

Hal itu menyusul adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal China.

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaraan di wilayah perairan laut Natuna Utara.

"Sebelum bertolak dari Lanud Halim PK menuju Natuna, Pangkogabwilhan I menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan alutsista yang sudah tergelar yaitu tiga KRI dan satu, pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Taibur dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Jumat (3/1/2020).

Yudo mengatakan, operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.

"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Yudo.

Menlu Retno Tegaskan Kapal China Melanggar dan Sudah Panggil Dubes di Jakarta, DPR Dukung Tegas

Respons Menkopolhukam ?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum China tidak memiliki hak mengklaim perairan Natuna di Kepulauan Riau.

"Kalau secara hukum China tidak punya hak untuk mengklaim itu (perairan Natuna)," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (3/1/2019).

Sebab, menurut Mahfud, putusan konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982, memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Halaman
123
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved