Pemilukada Serentak 2020, Pangdam: Kalau Ada yang Berusaha Gagalkan Pemilu, Harus Diselesaikan

Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pemilukada serentak se Indoensia yang akan dihelat bersamaan di 9 provinsi

Pemilukada Serentak 2020, Pangdam: Kalau Ada yang Berusaha Gagalkan Pemilu, Harus Diselesaikan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Agus Pujianto
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad 

SINTANG - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak se- Indonesia tahun 2020 semakin dekat. Bahkan, tahapan pemilu sudah mulai dilaksanakan.

Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pemilukada serentak se Indoensia yang akan dihelat bersamaan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Sembilan provinsi, termasuk lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, satu di antaranya Kabupaten Sintang.    

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menegaskan tugas TNI-Polri dan pemerintah dalam pengamanan pesta demokrasi untuk mencegah pemilu jangan sampai gagal.

Bahkan, Pangdam mempertegas, apabila ada kelompok atau perorangan yang berniat menggagalkan pemilu, akan diambil tindakan tegas.

“Tugas kita, jangan sampai pemilu gagal, ingat itu. Jadi kalau ada kelompok, baik itu perorangan, apalagi kelompok kepentingan dan sebagainya, yang berusaha menggagalkan pemilu, ini harus dihadapi, harus diselesaikan,” kata Pangdam menegaskan dihadapan ratusan anggota bhabinkamtibmas, bhabinsa dan kepala desa saat mengisi pengarahan tiga pilar di pendopo bupati sintang.

Pastikan Berintegritas, Bawaslu Lantik 333 Panwascam Untuk Pilkada 2020

Pangdam menegaskan, pemilu adalah bagian dari demokrasi. Oleh sebab itu, tidak ada yang boleh menghalangi, atau bahkan menggagalkannya.

“Demokrasi sekarang adalah peradaban bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang menggagalkan, berhadapan dengan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Pangdam meminta tiga pilar utama melakukan deteksi dini,  agar Pemilukada 2020 berjalan aman dan lancar.

“Ini juga tugas kita harus mengetahui apabila ada seperti itu. Jadi, penangannya harus humanis. Kedepankan tokoh. Apabila ada persoalan, kedepankan musyawarah. Kalau tidak bisa, serahkan ke hukum. Kita hormati bersama, karena kita Negara hukum. Itu kedewasaan politik," jelasnya. 

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved