Maju Pilkada 2020, Calon Bupati Diminta Persiapkan Uang Saksi

PONTIANAK - Sejumlah parpol telah mengungkapkan komitmennya untuk tidak menerima mahar pencalonan kepala daerah khususnya untuk Pilkada 2020.

Diantaranya diungkapkan pimpinan Partai Golkar dan PDI Perjuangan Kalbar.

Para pimpinan parpol tersebut mengungkapkan, calon tidak perlu memikirkan uang mahar, namun lebih kepada mempersiapkan uang untuk saksi di TPS-TPS nantinya.

"Khusus untuk Partai Golkar, jelas intruksi dari Ketua Umum Pak Airlangga Hartanto, jangan dibebankan pada calon untuk beban mahar, kecuali uang saksi, cost politiknya untuk dihilangkan karena bebannya cukup besar," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, Rabu (18/12/2019). 

• PDIP Kalbar Prioritaskan Kader Berpotensi Pada Pilkada Serentak 2020

Termasuk, kata dia, masa kampanye juga diusulkan agar tidak terlalu lama karena menggunakan cost politik yang cukup besar.

Selain itu, pun menerangkan harus adanya komitmen bersama-sama calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memajukan daerah, agar kemudian tidak pecah kongsi ditengah jalan.

"Bahwa tugas Wakil Bupati tidak sama dengan tugas Bupati, makanya untuk sebelum mengadakan pasangan bacalah aturan yang ditentukan, bahwa tidak ada putusan Wakil Bupati, maka untuk itu jika bicara cost politik mestinya bersama-sama," ucap dia.

"Tidak mungkin cost politik dibebankan pada Bupati saja, atau Wakil Bupati lebih besar karena akan menyebabkan pecah kongsi," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Kalbar, Eka Kurniawan menegaskan jika partainya juga komit tidak menerima mahar.

"Mahar-mahar ini sudah gak jaman, kita berusaha sedapat mungkin menekan pengeluaran pada saat pembiayaan pilkada, serendah-rendahnya calon mengeluarkan dana."

"Supaya tidak terjadi saat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dipaksa untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan," ungkapnya.

Maka dari itu, kata dia, kerjasama yang dibangun bukan berdasarkan mahar, tapi bagaimana memerintah secara baik dan benar disetiap kabupaten dimasa yang akan datang.

"PDI Perjuangan berkomitmen untuk tidak ada mahar, rill pengeluaran dikeluarkan para calon untuk mereka di lapangan, PDI Perjuangan juga tidak pernah membicarakan mahar untuk berkoalisi, namun berdasarkan kerjasama yang baik untuk mengelola suatu daerah dimasa yang akan datang," ujarnya.

"PDI Perjuangan saya rasa tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk bertarung, paling biaya yang rill biasa sosialisasi ke masyarakat dan juga uang saksi, karena biaya logistik juga ditanggung KPU dan dianggarkan negara," timpal Eka.

Lebih lanjut, ia pun berharap agar proses demokrasi di Indonesia kedepan dapat berjalan dengan baik.

"Jangan ada lagi serangan fajar dan sebagainya, akan membuat pertarungan menjadi sangat tidak fair, marilah kita bertarung program, adu visi untuk masyarakat," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak