Guru Kayong Utara Pemerintah Kawal Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem Makarim
Hal itu disampaikan Khamid berkaitan dengan sejumlah kebijakan baru yang direncanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Madrosid
KAYONG UTARA - Guru SMAN 3 Simpang Hilir, Muh Khamid berharap pemerintah mengawal realisasi kebijakan baru di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Khamid berkaitan dengan sejumlah kebijakan baru yang direncanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, salah satunya penghapusan Ujian Nasional (UN).
"Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, biasanya setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan kelemahan, sehingga pemerintah harus mengawal dengan baik," kata Khamid kepada Tribun, Minggu (15/12/2019).
• Suara Kepala Daerah dan Kasek di Kalbar Terkait Penghapusan Ujian Nasional, Karolin Beri Masukan
Dengan adanya pengawasan, Khamid berharap hambatan dan kelemahan kebijakan-kebijakan baru Mendikbud dapat teratasi dengan baik.
"Sehingga kelemahan dan hambatan dapat diatasi dengan baik, menuju pendidikan Indonesia yang merdeka dan tidak terkesan ganti menteri ganti kebijakan," ujar Khamid.
Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad turut memberi tanggapan mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.
Effendi mengaku sedang mempelajari kebijakan tersebut.
Namun, kata Effendi, kebijakan tersebut pasti ada sisi positif maupun negatifnya.
"Jadi tentang rencana Mendikbud untuk menghapus Ujian Nasional itu akan kita kaji," kata Effendi di Sukadana, Rabu (11/12/2019).
Effendi tidak memberikan tanggapan lebih jauh.
• EFEK Ujian Nasional Dihapus, Kemendikbud Prediksi Hemat Anggaran Hingga Ratusan Miliar
Namun, dia mengatakan Pemerintah Daerah juga akan memberikan pendapat mengenai kebijakan tersebut.
"Jadi dampak positifnya apa, negatifnya apa. Tapi semuanya pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya," ujar Effendi.
Mulai 2021
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme Ujian Nasional ( UN).
Menurut Nadiem, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.