E-Katalog Jadi Sistem Informasi Berbasis Elektronik yang Mudahkan Perencanaan
Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji membuka kegiatan sosialisasi penyusunan Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Provinsi Kalbar yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (12/12/2019).
E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah.
Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.
Tanggapan Pengamat Ekonomi Untan, Ali Nasrun mengatakan seringnya terjadi mark up (meningkatkan harga ) dan segala macam dengan adanya E-Katalog bisa lebih aman.
• E-Katalog Lokal, Sutarmidji Berharap Pemprov Bisa Lakukan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
"Kemudian juga bisa memudahkan dalam membuat perencanaan karena dalam perencanaan kalau tidak tahu harga yang di pasar yang seketika bisa naik dan turun berubah cukup cepat juga susah," ujarnya.
Sehingga dengan adanya E-Katalog ini akan memudahkan dalam membuat perencanaan. Ini penting juga bagi pemerintah dalam transparansi .
Jadi E-Katalog ini memang perlu untuk transparan juga dan jangan hanya pihak pemerintah saja yang tahu dan masyarakat juga harus tahu apakah E-Katalog itu benar atau tidak .
"Saya kira E-Katalog juga isinya harus transparan bukan cuma anggaran pemerintah yang harus transparan agar demikan masyarkat bisa melihat ketepatan dari anggaran dan kalatognya juga," jelasnya.
Ia mengatakan sebenarnya E-kalatog ini sudah lama hanya mungkin berubah dari pembukuan ke elektronik sehinga lebih mudah disebarluaskan kepada banyak pihak.
"Saya kira dengan demikian menujukan bahwa managemen kepemerintahan sudah lebih baik dan keterbukaan program anggaran bisa menjadi lebih baik. Sehingga demikian kontrol dari masyarakat bisa lebih tepat dan juga fitnah bisa dikurangi dan kedepan akan bisa memperbaiki kualitas pemerintahan," pungkasnya.
Penyusunan E-katalog
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji membuka kegiatan sosialisasi penyusunan Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Provinsi Kalbar yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (12/12/2019).
E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah.
Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.
Sutarmidji menyampaikan bahwa dirinya ingin sesuatu yang transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dalam hal apapun .
• VIDEO: Sutarmidji Perlihatkan Kelebihan Data Analytic Room Pemprov Kalbar pada Delegasi PLTN Jepang
Ia mengatakan setelah Elektronik katalog ini tersusun dirinya berharap dapat di lakukan evaluasi-evaluasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa supaya lebih sederhana.
"Kemudian bisa diusulkan kepada yang berwenang sehingga semuanya bisa transparan. Sehingga ketika di audit, audit itu tidak lagi suka-suka," ujar Sutarmidji aaat memberikan sambutan pembukaan sosialisasi penyusunan Katalog Elektronik Lokal pada Pemprov Kalbar.
Ia mengataakan agar dinas, badan atau biro yang menangani hal-hal seperti ini harus melakukan evaluasi-evaluasi.
"E-Katalog lokal ini sangat penting bagi kita untuk percepatan-percepatan pelaksanaan pembangunan.
Pengadaan barang dan jasa harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan masyakarat Kalbar," ujarnya.
Kemudian ia juga berharap agar akses bagi para pelaku usaha untuk terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa semakin bertambah dengan tersedianya katalog elektronik lokal pada Pemprov Kalbar.
"Segala sesuatu yang gagal segera dievaluasi penyebabnya dan ketika itu di ranah kita lakukan perbaikan sistemnya.
Kalau tidak ada evaluasi pasti akan seperti itu-itu aja," jelasnya.
Midji mengatakan agar Pengadaan barang dan jasa melakukan konsultasi dan meminta pendampingan dari LKPP-RI dalam rangkaian proses penyusunan Katalog Elektronik Lokal.
"Cari kemudahan dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi sangat penting kedepannya untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan," pungkas Sutarmidji.