Ketapang Terbanyak Titik Api, Sutarmidji Sesalkan Bupati Martin Tak Hadiri Rapat Evaluasi Karhutla
Ia berharap evaluasi ini akan membuat satu hal komplit untuk penanganan karhutla.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Maudy Asri Gita Utami
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, Kapolda Kalbar, Pangdam XII tanjungpura dan Sekda Kalbar dalam Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat, di kantor gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (2/12/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Pangdam XII tanjungpura dan Kapolda Kalbar dalam Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat, di kantor gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (2/12/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo menyampaikan arahannya dalam Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat, di kantor gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (2/12/2019).
Masyarakat kan tidak ada alat untuk buka lahan, akhirnya bakar, itu juga menjadi masalah.
"Kalau saya ada kewenangan beri izin konsesi, tak akan saya berikan lagi, udah cukup dah ," ujarnya.
Ia mengatakan ada perusahaan yang menguasai satu juta hektar, yang mereka tanam hanya 30 persen dari luas lahan, bahkan sisan kayunya pun sudah tak ada.
"HTI itu perusak, kayunya dia tebang habis, lahannya dia tidak tanam. Tidak juga dicabut yang seperti itu."
"Siasat mereka itu menunggu ada investor, kemudian dijual atau dipindahtangankan. Itulah model mereka semua. Harusnya cabut, kalau saya boleh cabut, udah saya cabut semua ," pungkasnya. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Berita Terkait
