Hasil ILC TVOne, Politikus Golkar Maman Abdurrahman Usul Bubarkan Kementerian BUMN

Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyampaikan usulan pembubaran Kementerian BUMN.

Hal ini disampaikan Maman saat menjadi satu di antara narasumber Indonesia Lawyers Club (ILV) TVOne, Selasa (26/11/2019) malam.

Maman mengatakan, ada kurang lebih 140an BUMN ada di Republik Indonesia.

Jumlah itu belum termasuk anak, cucu dan cicit yang jika ditotal hampir seribuan.

"Apakah dari 140 BUMN yang ada di Indonesia grafik positif atau negatif?," kata Maman saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club, Selasa (26/11/2019) malam.

• BREAKING NEWS - Heboh Temuan Mayat Dalam Rumah, Sosok Pria Tertidur Dekat Korban Jadi Sorortan

• Nasib Guru Honorer di Perbatasan, Bertahan dengan Gaji Rp 160 Ribu Per Bulan

"Pasti rata-rata semua orang akan bilang rata-rata negatif. Lalu saya mau bilang apakah ini kesalahan direkturnya?," kata Maman.

Jika seperti itu, berarti ada 140 Dirut BUMN di Indonesia dengan berbagai macam ragam latar belakang S2, S3, MBA dan segala macamnya, apakah itu mereka orang bodoh?

"Orang-orang yang tidak mampu mengelola BUMN kita? Ini tanda tanya besar lho. Lalu kalau sudah realitasnya seperti itu, saya ingin tanyakan kalau tadi dengan kondisi hari ini 140 BUMN kita mayoritas jeblok, lalu salahnya dimana," kata Maman.

Menurutnya, mau ganti Dirut berapa kali, mau ganti Menteri BUMN berapa kali nggak akan mungkin mampu mengubah atau mendorong kemajuan BUMN.

"Karena sumber permasalahan yang paling pertama ada di kementerian BUMNnya," tegas Maman. 

"Selama ada kementerian BUMN, tidak akan pernah bisa maju BUMN kita. Jadi solusinya apa? Bubarkan kementerian BUMN," kata Maman.

Maman kemudian menjelaskan, sebagai anggota Komisi tujuh, dirinya mengawasi Menteri ESDM. 

"Tetapi hari ini salah satu perusahaan BUMN di bawah kementerian BUMN, ketika saya tanya pak menteri BUMN gimana kau ini sebagai menteri kok ndak bisa ngawasin BUMN itu. Bagaimana sinergisitas kalian dengan perusahaan BUMN," kata Maman.

Jawaban menteri, pada satu titik tidak bisa mengawasi perusahaan itu.

Karena semua pejabat BUMN itu takutnya bukan sama menteri teknis.