100 Kasus Karhutla Sudah Ditangani Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi Harap Ada Satgas Penegak Hukum

"Kami akan matangkan dengan BRG kemudian akan buat time line,setelah itu baru akan di paparkan di tingkat provinsi," pungkasnya.

100 Kasus Karhutla Sudah Ditangani Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi Harap Ada Satgas Penegak Hukum
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana Rapat kordinasi dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana asap akibat karhutla di Kalbar tahun 2019, di Kantor BPBD Provinsi Kalbar, Selasa (12/11/2019). 

PONTIANAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat kordinasi dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana asap akibat karhutla di Kalbar tahun 2019.

Dan membuat rencana kedepan sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana asap akibat karhutla.

Rakor kali ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan yang juga sebagai ketua satgas Karhutla dan jajaran Forkompimda dan perwakilan dari 14 Kabupaten Kota yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalbar, Selasa (12/11/2019).

Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi melaporkan update perkembangan penegakan hukum oleh Polda kalimantan Barat terhadap kasus karhutla.

Kombes Pol Jayadi mengatakan sejauh ini pada tahun 2019 ada 100 kasus yang ditangani oleh Polda Kalbar yang terdiri dari 37 perusahaan /korporasi , dan 63 kasus perorangan.

Ketua Satgas Kalbar dan Jajaran Terkait Lakukan Evaluasi Terkait Karhutla

Penanganan Karhutla, Pengamat: Berdayakan Masyarakat

Christiandy Sanjaya Puji Upaya Pemprov Kalbar Tanggulangi Karhutla

"Dari 100 yang sudah naik ditingkat sidik 68 kasus, lidik 32 kasus. Sampai hari ini yang sudah dilimpah ke kejaksaan ada 34 kasus dan separuhnya masih dalam proses di tingkat polres dan polda," jelasnya.

Lalu saat ini sudah ada 5 perusahaan yang sudah dilakukan penyelidikan, dan pihak Polda tentu berharap semoga kasus ini bisa cepat dilimpahkan ke kejaksanaan.

Ia mengatakan untuk penanganan korporasi agak berbeda karena harus mendatangkan ahli untuk membuktikan bahwa apakah korporasi tersebut lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan, seperti mendatangkan profesor dari luar sehingga agak lama dalam prosesnya. Namun berbeda dengan kasus perorangan karena cukup dengan pihak Lingkungan Hidup saja dan cepat prosesnya.

"Kalau korporasi harus ada bukti apakah ada kadar yang melebihi ambang batas dan itu memakan waktu cukup panjang," ujarnya.

Pada pertemuan Rakoe tersebut ia juga mewakili Polda Kalbar menyarankan dalam struktur organisasi yang dibentuk dengan surat keputusan gubernur untuk menambahkan satgas penegakan hukum baik dari penyidik dari LHK, Polri termasuk dari jaksa penuntut. Sehingga proses hukum sudah berjalan ada sinergi didalamnya.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved