Gebrakan Diskes Kalbar Cegah Stunting, Buat Aplikasi Bunga Nakita Pantau Anak Lewat Android

Menurut Kadis Kesehatan Kalbar, Harrison pelibatan peran masyarakat khususnya organisasi perempuan di Kalbar dinilai sangat penting.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
tribun pontianak
SEMINAR - Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo menyalami peserta Seminar Advokasi dan Aksi Nyata dalam Peningkatan Peran Perempuan Mencegah Stunting untuk Ketahanan Keluarga di Aula Balai Diklat Keuangan Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kamis (2/5). 

Melalui aplikasi ini benar-benar diharapkan dapat menekan angka stunting di Kalbar yang saat ini mencapai angka 31,4 persen di atas angka rata-rata nasional.

"Padahal di Kalbar ini ada 76 persen ibu yang selalu menimbang anaknya. Ada kemungkinan petugas kesehatan tidak benar-benar memantau tumbuh kembang anak. Nah, melalui aplikasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja petugas kita," ujarnya.

Selain melalui inovasi tersebut, Harisson mengaku bahwa pihaknya rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu seperti di posyandu, puskesmas atau di acara-acara tertentu.

"Itu juga telah dilakukan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Untuk aplikasi Bunga Nakita ini juga akan kita bagikan ke kabupaten/kota agar ada keselarasan," pungkasnya.

Peningkatan SDM

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan, fokus pemerintah Jokowi periode kedua ini adalah peningkatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Untuk kesehatan ini maka harus direncanakan atau di atur sejak usia kematangan perkawinan kemudian juga sejak dari hamil .Kemudian dari usia anak sampai balita itu prosesnya harus di pantau.

"Misalnya K4 ketika hamil dijalan kan atau tidak kemudian setelah lahir imunisasi lengkap atau tidak itu terus di pantau setelah di balita pendidikan apa yang harus disiapkan seperti posyandu, paud , Tk dan lainnya," ujarnya.

Tahapan seperti itu supaya tumbuh kembang anak bagus dan generasi cerdas dan sehat . Karena kalau anak tidak sehat bisa menganggu sisi keuangan dan bisa menjadi beban negara.

"Semakin banyak orang tak sehat negara makin beban walau ada BPJS namun juga subsidi pemerintah. Kemudian menjalankannya harus melakukan sinergi integritas antara organisasi perempuan yang peduli tentang kesehatan harus dilibatkan terus," ujarnya.

Ia yakin capaiannya akan cepat. Namun jika pihak Pemda provinsi , kabupaten kota yang bekerja tanpa melibatkan dari ibu Persit, Bayangkari dan lainnya itu bisa menjadi penghambat untuk suatu percepatan karena tidak adanya sinergitas .

"Tenaga kesehatan seluruh Indonesia kurang tapi kita bisa menggunakan dengan cara tertentu. Tapi saya berharap bupati walikota jangan mudah membiarkan tenaga kesehatan, guru, keluar atau pindah dari wilayah mereka. Kadang satu daerah punya dokter spesialis tapi malah memilih pindah," ujarnya.

Sebagai gubernur ia mengatakan jika ada tenaga kesehatan yang mau pindah atau keluar Kalbar dirinya katakan sangat ketat melarang.

"Kalau bisa saya tolak kecuali ikut tugas suami atau istri. Itupun kita masih melihat kebutuhan daerah kita. Kalau mau rolling antar kabupaten/kota se- Kalimantan Barat masih boleh," ujarnya.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved