Dinkes Sambas Berusaha Berikan Pelayanan Terbaik dengan 28 Puskesmas Terakreditasi

Ia menjelaskan, saat ini Pemda juga telah mengcover seluruh obat-obatan di Puskesmas tersebut.

TRIBUNPONTIANAK/M WAWAN GUNAWAN
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Singbebas, Novi Kurniadi, saat memaparkan masalah BPJS di DPRD, Jum'at (22/11/2019). 

SAMBAS - Kabid Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Syamsul Arifin mengatakan jika saat ini Pemerintah Daerah selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Sambas.

"Sekarang upaya kita dari 28 puskesmas telah melaksanakan akreditasi, dengan lulus akreditasi ini artinya mutu dan kualitas pelayanan akan lebih baik," ujarnya, Jum'at (22/11/2019).

Ia menjelaskan, saat ini Pemda juga telah mengcover seluruh obat-obatan di Puskesmas tersebut.

"Kita juga berupaya meningkatkan sarana dan prasarana gedung puskesmas, dan terkait obat-obatan, dinas kesehatan mengcover puskesmas, RS Menanggung sendiri obat-obatan mereka," jelasnya.

BPJS Kesehatan Singbebas Jelaskan Ada Penyesuaian Iuran Terhadap Pelayanan Kesehatan

Di tempat-tempat tertentu, kata Syamsul memang masih memerlukan pembenahan.

Dan dari catatannya, saat ini Kabupaten Sambas masih banyak kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.

"Memang di Sambas kekurangan dokter umum, spesialis dan dokter gigi, selain itu untuk memperbaiki layanan kita juga melakukan perbaikan regulasi misalnya melalui Perbup," bebernya.

"Petugas kita juga selalu dilakukan pembinaan, karena memang pelayanan di 28 puskesmas ini sangat padat dibanding jumlah tenaga kesehatan yang ada," tutupnya. 

Kembali ke Jamkesda

Salah satu peserta Hearing perwakilan dari Mahasiswa kepada awak media, Pahmi Ardi mengatakan jika pada Hearing dengan DPRD dan menghadirkan BPJS, dan perangkat daerah lainnya tujuannya adalah untuk mendengarkan alasan mengapa iuran BPJS di naikkan.

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan juga harus normal.

"Kita ingin memastikan bahwa BPJS jangan di jadikan layanan jaminan kesehatan, atau jika ada maka kita minta dan ingin pastikan kepada BPJS untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang pasti dan baik sesuai dengan amanat undang-undang," ujarnya, di gedung DPRD Jumat (22/11/2019).

Sebagaimana diketahui, pada kesempatan itu hadir puluhan mahasiswa buang terdiri dari perwakilan Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD), BEM IAIS, BEM Poltesa, HMI Cabang Sambas, KAMMI dan PMKRI.

Mantan presiden mahasiswa Poltesa itu juga menyampaikan beberapa tuntutan dari kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Peduli Rakyat Sambas.

Dimana mereka menolak dengan tegas kenaikan BPJS.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved