Terima DIPA dan Transfer Dana Desa 2020, Rupinus Minta SKPD Bekerja Lebih Baik

SEKADAU- Bupati Sekadau Rupinus, menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2020 dari Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11/2019).

Rupinus menyebut penyerahan DIPA bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di daerah dapat lebih baik.

“Penyerahan DIPA kepada setiap Pemerintah Daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting, sekaligus berharap pelaksanaan kegiatan tahun 2020 nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan,” jelasnya.

DIPA merupakan dokumen acuan yang resmi ketika melakukan belanja daerah, di setiap Kabupaten.

• Gubernur Kalbar Serahkan DIPA Anggaran 2020 Kepada Satker Pengelola Dana APBN Kalbar

Rupinus mengungkapkan secara umum DIPA Kabupaten Sekadau mengalami kenaikan terutama Dana Insentif Daerah (DID). Jika tahun 2018 Kabupaten Sekadau hanya memperoleh DID sebesar 9 milyar, ditahun 2020 mendapat sebesar 50 milyar.

"Saya minta dinas yang mendapatkan anggaran supaya betul-betul menyiapkan perencanaan kegiatan. Perencanaannya mulai dipersiapkan dari sekarang, lakukan pengawasan maupun evaluasi," pinta Bupati.

Bupati juga meminta agar SKPD betul- betul menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2020 secara efektif, efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sekadau.

Gubernur Kalbar Serahkan DIPA Anggaran 2020

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2020 Kepada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN dan pemerintah kabupaten kota se - Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11/2019).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan bahwa APBN yang masuk ke Kalbar ada peningkatan 9 persen lebih di Kalbar secara vertikal maupun instansi kabupaten kota.

Kemudian belanja fisik meningkat lebih dari 50 persen dan belanja modal juga bagus untuk Kalbar.

"Kita berupaya tiap tahun terus meningkat . Peruntukannya saya harap ada 5 prioritas sesuai yang disampaikan oleh presiden yakni peningkatan SDM, Infrastruktur kemudian perampingan birokrasi dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengatakan pada tahun ini DAK fisik 167 M tidak bisa direalisasikan karena perencanaan bersamaan tahun berjalan untuk DAK fisik . Seharusnya perencanaan ini sudah dilakukan satu tahun sebelumnya supaya ketika januari sudah mulai tender.

Ia meengajak pihak Dinas Perhubungam dan Bappeda untuk mengubah pola pikirnya.

"Birorkrasinya tidam inovatif dan seharusnya menjabarkan visi misi kepala daerah itu harusnya bappeda dan konsultasi ke saya apa yang mau dilakukan dan siapkan perencanaan satu tahun sebelumnnya misalnya perubahan anggaran.