Sutarmidji Target APBD 2023 Capai Rp 7 Triliun

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalbar.

"Sesuai arahan Presiden, kita diminta untuk secepatnya membelanjakan dana DIPA 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, saya berharap agar bupati/wali kota bisa secepatnya melakukan penyerapan anggaran, tentu dengan memperhatikan mekanisme dan aturan yang berlaku," kata Sutarmidji, saat menyerahkan DIPA kepada Bupati/Wali Kota di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11/2019).

Dia menyampaikan, Presiden Jokowi juga menekankan titik fokus pada Anggaran APBN tahun 2020 untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sutarmidji menjelaskan total DIPA tahun anggaran 2020 bagi Provinsi Kalbar dan kabupaten/kota se-Kalbar mencapai Rp 20,67 triliun.

• Prihatin Asrama Pastoran Terbakar, Jarot: Segera Buat Laporan

Disampaikannya dengan adanya penyerahan DIPA oleh presiden kali ini APBD Kalbar 2020 mencapai target yaitu menjadi Rp 6,3 triliun.

Sehingga APBD Kalbar ada kenaikan Rp900 miliar dari tahun 2019.

Ia menargetkan akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Kalbar 2023 mendatang APBD Kalbar di atas Rp 7 triliun.

"Target saya pada akhir masa jabatan nanti, APBD bisa di atas Rp 7 triliun. Untuk itu kita harapkan ada sinergi yang baik dari semua pihak," katanya.

Dia menambahkan, dari total DIPA Kalbar untuk tahun anggaran 2020 terbagi dalam beberapa item, namun Dana Alokasi Khusus jauh lebih kecil dari Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji besaran DIPA per item tahun anggaran 2020 yakni, bagi hasil pajak tahun anggaran 2020 untuk seluruhnya Rp463,6 miliar.

• Menguak Misteri Hubungan Asmaranya dengan Evelyn Nada Anjani, Roy Kiyoshi Beri Pengakuan

Dana bagi hasil sumber daya alam seluruhnya Rp135,4 miliar. Dana alokasi umum (DAU) untuk seluruh Provinsi Kalbar dan kabupaten kota mencapai Rp12,317 triliun.

Dana alokasi khusus (DAK) fisik 2020 hanya Rp2,348 triliun. Dana alokasi khusus (DAK) non-fisik tahun 2020 Rp2,979 triliun.

Untuk dana insentif daerah tahun anggaran 2020 untuk Provinsi Kalbar dan kabupaten kota Rp295,77 miliar. Kemudian Alokasi Dana Desa yang ada di Kalbar mencapai Rp2,042 triliun.

Lima Prioritas
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan ( DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 2.540,4 triliun untuk belanja negara pada 2020. Itu artinya naik 3,22 persen di banding tahun lalu.

Sementara pendapatan yang direncanakan di tahun 2020 sebesar Rp 2.233,2 T atau naik 9,9 persen dari tahun 2019.

Ia mengatakan, APBN pada tahun 2020 mempunyai makna dan posisi yang sangat strategis pada tatanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024 .

Di mana pada titik yang sangat krusial dan merupakan pondasi yang penting untuk mencapai target dari pemerintahan Presiden Jokowi.

“Tema APBN tahun 2020 atau kebijakan fiskal tahun 2020 mengangkat tema ‘APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia’. Maka APBN tahun 2020 mempunyai lima program prioritas. Yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi,” terangnya.

Hal yang penting tidak ada di APBN ssbelumnya adalah hal yang bersifat strategis tahun 2020 setidaknya ada enam hal yang strategis yang tercantum dalam APBN 2020.

Yakni adanya pemberian insentif perpajakan, melanjutkan peningkatan SDM, dan meningkatkan perlindungan sosial, percepatan destinasi wisata yang tercantum dalam APBN 2020. Dan ada lima prioritas untuk terus ditingkatkan kualitas destinasi wisata tersebut, dan peguatan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) , penguatan neraca transaksi berjalan.

"Di APBN 2020 ada dana yang dialokasiakan sebagai dana abadi yang akan terus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dilakukan di perguruan tinggi dan lembaga research terkait untuk peningkatan SDM," pungkasnya.