Gubernur Sutarmidji Harap Program Kotaku Bisa Menyeluruh dan Sinergi dengan Kegiatan Pemerintah

PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji membuka langsung kegiatan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Kalbar yang digelar di Hotel Orcard Pontianak, Senin (18/11/2019)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi penanganan permukiman kumuh.

Jadi diperlukan peningkatan peran dan fungsi POKJA PKP ditingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

Dalam rangka mencari jalan keluar isu strategis tersebut.

• Gusti Zulkifli Mulki Pertanyakan Data Terkait Kawasan Kumuh Pontianak Masih Tidak Sesuai Dilapangan

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan lokakarya selama 2 hari hingga besok.

Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang berasal dari perwakilan pusat Kementerian PUPR yang terdiri dari Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Cipta Karya.

Kepala Satuan Kerja infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Pejabat Pembuat Komitmen KOTAKU 2, Sub direktorat Standarisasi dan Kelembagaan Dit. PKP.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu hadir perwakilan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Kalbar, dan PPK PKPBM pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalbar serta perwakilan OPD Provinsi Kalbar.

Kemudian perwakilan OPD dari masing-masing kota/kabupaten yang menjadi sasaran Program Kotaku di Provinsi Kalbar yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang.

Hadir juga perwakilan dari akademisi/perguruan tinggi, perbankan, Konsultan Manajemen Pusat (KMP) serta Tim Konsultan Wilayah Kalimantan Barat.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan Pertemuan kali ini untuk membahas kawasan kumuh perkotaan.

"Kalau Pontianak itu masuk kota ,tadi ada kawasan perkotaan di batas kota."

"Kalau Pontianak sendiri perkumuhan tinggal di area kurang lebih 4 hektare."

"Ini satu tahun bisa tuntas dan saya minta itu di tuntaskan," ujarnya.

Kemudian ia juga akan mengusung kawasan kumuh secara menyeluruh dan detail sehingga bisa disinergikan dengan kegiatan pemprov maupun kabupaten .

"Mereka ngerjakannya harus dikeroyok dan indikatornya harus jelas untuk kawasan bebas kumuh ini apa saja. Jadi semuanya ikut bekerja," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa konsep IDM itu sangat bagus ketika satu desa sudah jadi desa mandiri.

Maka dapat dipastikan desa tersebut tidak ada lagi kekumuhan karena 53 indikator IDM jelas termasuk masalah lingkungan air bersih, sanitasi dan lainnya.

"Itulah yang harus diurus berkaitan dengan program Kotaku. Saya berharap ini di seriusi dan kualitasnya dijaga."

"Jangan sampai seperti program di beberapa lokasi disitu ada pengelola air bersih dan sekarang sudah tidak berfungai dan itu sayang karena tidak ada yang bertanggung jawab," ujarnya.

Khusus Kalau di desa bagusnya ia katakan bahwa hal ini bisa dilakukan oleh kepala desa dab bekerja bersama dengan Bumdes. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak