Pelantikan Pimpinan DPRD Kalbar, Kebing Minta Dukungan Semua Pihak
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Kalbar di Gedung DPRD Kalbar, Rabu (13/11/2019).
PONTIANAK- Pimpinan definitif DPRD Kalbar resmi dilantik dalam prosesi pelantikan di Gedung DPRD Kalbar, Rabu (13/11/2019).
Meski tak dihadiri seluruh anggota DPRD Kalbar, pelantikan berjalan lancar.
Ketua DPRD M Kebing L bersyukur karena kembali dilantik menjadi pimpinan wakil rakyat Kalbar.
"Atas nama pimpinan DPRD saya ucapkan terimakasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang telah memandu pengucapakan sumpah janji, dengan ini secara resmi pimpinan definitif mengambil alih tugas dan fungsi pimpinan DPRD," jelasnya.
• Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Siap Bersinergi dengan Pemerintah
• Kembali Dilantik Jadi Ketua DPRD Kalbar, Kebing Sebut Perlu Dukungan Semua Pihak
• Pemprov Kalbar Berharap Hubungan Bersama DPRD Terus Harmonis
Dalam kinerjanya, ia menerangkan perlu dukungan seluruh pihak, secara internal dalam hal ini anggota DPRD dan Sekwan beserta jajaran.
Sementara eksternal dari semua pihak terutama gubernur dan wakil gubernur serta Forkopimda, dan seluruh lapisan masyarakat.
"Tentu kami perlu dukungan dari semua pihak," jelasnya.
Lebih lanjut, ia pun mengatakan akan segera membentuk alat kelengkapan dewan agar tugas dan fungsi dewan dapat berjalan dengan baik.
"Untuk menjalankan fungsi kedewanan, maka kami akan membentuk badan-badan dan komisi sehingga tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat Kalbar," katanya.
Segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga menjadi prioritas Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur.
"Setelah dilantik definitif, berarti kegiatan dewan sudah bisa berjalan, nanti barang kali setelah ini ada rapat pimpinan dulu, tentu akan menyusul dengan rapat dengan ketua-ketua fraksi," katanya.
"Bamus belum terbentuk berarti penyusunan kegiatan dewan cukup dengan Ketua Fraksi, mudah-mudahan dari Fraksi sudah menyiapkan anggotanya ke komisi-komisi," timpal dia.
DPRD Kalbar, lanjutnya, ada lima komisi, maka setelah rapat paripurna akan dilakukan penetapan anggota serta akan dipilih wakil atau ketua komisi.
"AKD penting, karena jika periode anggota DPR yang baru, satu diantara fungsi DPR untuk APBD sudah terpenuhi, DPR yang sekarang hanya untuk mengawasi APBD, sisa tinggal sebulan setengah, ini yang kami kita kejar sehingga bisa rapat kerja. Misalnya penyerapan anggaran oleh pemerintahan provinsi Kalbar," terangnya.
Setelah itu, kata Sekretaris Golkar Kalbar ini baru DPRD melaksanakan reses ke Dapil.
"Satu setengah bulan ini sangat kita perlukan, monitoring, dan menyesuaikan rapat-rapat kerja, setelah itu baru dipersiapan reses," tukasnya.
Ia juga memastikan akan mengawasi maupun memonitoring terkait penyerapan anggaran oleh Pemprov Kalbar.
Komitmen berkinerja baik juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalbar Sy Amin Muhammad.
"Kita tentu akan menerapkan visi misi Presiden Jokowi, karena Pak Presiden dari lima visi misinya tidak ada nilai tawar lagi, untuk kepentingan investasi Indonesia," katanya.
DPRD sebagai lembaga legislatif, jelasnya, akan bekerjasama dengan Pemprov sebagai lembaga eksekutif.
"Kita coba sebagai pimpinan DPRD yang baru, karena kita bersifat politik kolegial, tentunya kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi Kalbar," jelasnya.
Selain itu, ia juga berharap agar fraksi yang ada di DPRD terus kompak memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Kita juga berharap diantara delapan fraksi ini kompak, menentukan sikap untuk kepentingan masyarakat. Dan harus bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili," tuturnya.
Terlebih, ia mengatakan akan terus mendorong ada kesinergian antara DPRD dan Gubernur sebagai kepala daerah di Kalbar.
"Saya yakin Pak Gubernur juga hadir saat itu, dan hari ini juga kepala daerah se-Indonesia diundang Presiden dalam rangka mensinergikan program," katanya.
Sinergi program dengan Pemprov Kalbar juga menjadi prioritas Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah.
Ia memastikan mendukung penuh program desa mandiri Gubernur Sutarmidji.
"Sebagai mitra pemda dalam pembangunan daerah tentu kami akan bersama-sama gubernur untuk melaksanakan program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat," katanya.
Prinsipnya, kata dia, tujuan dari Presiden ialah bagaimana memakmurkan rakyat dengan cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Kalbar.
"Saya akan membantu program Gubernur dalam penciptaan desa mandiri, karena penciptaan desa mandiri menggambarkan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa," ucap dia.
Seperti diketahui, kata Ketua DPD Gerindra Kalbar ini, kemiskinan masih terjadi di Indonesia.
"Sehingga perhatian pada pembangunan Indonesia menjadi fokus kami untuk kedepan," bebernya.
Termasuk, lanjutnya, bsrharap Kalbar bisa mekar karena pemekaran merupakan suatu prasyarat untuk peningkatan percepatan pembangunan di Kalbar.
Wagub Kalbar Ria Norsan berharap agar hubungan DPRD dan Kepala Daerah dapat berjalan dengan harmonis.
Hal ini diungkapkannya saat membacakan sambutan Gubernur Kalbar saat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Kalbar.
Ia menjelaskan, kepala daerah dan DPRD dalam hal ini melalui pimpinan DPRD wajib mempunyai hubungan yang bersinergi dan harmonis sebagaimana diatur pasal 207 ayat 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Menurutnya, hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas hubungan kemitraan yang sejajar.
"Saya yakin dalam semangat kemitraan yang produktif, Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPRD Kalbar dalam lima tahun kedepan akan bergerak dalam suatu dinamika yang konstruktif dan bermuara terciptanya kemajuan dan kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kalbar," kata Wagub.
Dengan begitu, lanjutnya, akan ada tujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah.
Kemudian penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
Selain itu pula, meliputi tujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan pemda, rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala dan bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia pun menerangkan, keberadaan pimpinan DPRD menjadi penting dan strategis oleh karenanya pemrpov Kalbar menyambut baik dengan ada pimpinan definitif sebab dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pimpinan DPRD jembatan penghubung pemda dan DPRD melalui mekanisme konsultasi.
Selain itu, kata dia, Pemprov Kalbar menaruh harapan besar kepada pimpinan DPRD Kalbar akan melaksanakan tugas dan fungsinya profesional. (ridho panji pradana)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak