Sutarmidji: Kalbar Terus Lakukan Penguatan Informasi dan Transparansi Publik

Ia mengatakan desa fiktif ini sebetulnya tidak perlu ada dan yang memberi nomor registrasi itu dari Kemendagri dan Desa

Sutarmidji: Kalbar Terus Lakukan Penguatan Informasi dan Transparansi Publik
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto saat Gubernur Kalbar , H Sutarmidji saat menghadiri undangan wawancara disalah satu media nasional di Jakarta, Senin (11/11/2019) 

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar

PONTIANAK - Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan sejumlah kegiatan dan salah satunya adalah Penguatan di bidang Informasi dan Transparansi ke Publik.

Terkait dengan isu desa fiktif dikatakannya untik Kalbar sendiri, ia sudah meminta untuk melakukan pengecekan.

" Seharusnya, ada atau tidaknya dari masing-masing Bupati harus melaporkan. Sampai hari ini belum ada dan kita punya desa 2.031 petanya semua sudah ada," ujarnya Saat menghadiri undangan wawancara disalah satu media nasional di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Dikatakannya, semua ini bisa dilihat di data Analitik Room milik Pemprov Kalbar. Disitu semua peta Desanya sudah ada. Desa Mandiri warna apa, desa maju warna apa, desa berkembang warna apa, desa tertinggal warna apa dan desa sangat tertinggalnya warna apa dan semuanya ada di situ.

Dukung Transparansi, Tribun Pontianak-Stranas KPK Sinergi Cegah Korupsi di Kalbar

Berikan Transparansi, Pemprov Resmikan Data Analytic Room

Ketua Tim Korsupgah KPK Apresiasi Pemprov Kalbar Berani Transparansi Pengelolaan Pemerintahan

Ia mengatakan desa fiktif ini sebetulnya tidak perlu ada dan yang memberi nomor registrasi itu dari Kemendagri dan Desa itu nomor registrasinya sudah ada.

Seharusnya Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu itu datanya harus terintegrasi.

"Sekarang baru ribut ada Desa hantu, Desa Fiktif dan Desa apalah namanya seharusnya tidak perlu terjadi," ujarnya.

Penataan Provinsi itu penting untuk Kalimantan agar nanti tidak kewalahan jika ibu Kota Negara ada di Kalimantan. Lalu bagaimana Ekosistem dan Tata Kelola Pemerintahan ada di Kalimantan itu bisa mendorong kegiatan Tata Kelola Pemerintah di Ibu Kota Negara.

"Saya berharap, Kalbar bisa melakukan pemekaran dan kemudian Kalbar bisa mengambil peran sebagai daerah penunjang. Kalbar sebentar lagi ada pintu eksport dan itu sangat strategis mau ekspor kemana saja bisa ke China juga lebih dekat," pungkasnya. (*/ang)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved