Advetorial

Ketua Tim Korsupgah KPK Apresiasi Pemprov Kalbar Berani Transparansi Pengelolaan Pemerintahan

Rusfian memberikan apresiasi pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Pemprov Kalbar

Ketua Tim Korsupgah KPK Apresiasi Pemprov Kalbar Berani Transparansi Pengelolaan Pemerintahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah Kalbar, Rusfian. 

Ketua Tim Korsupgah KPK Apresiasi Pemprov Kalbar Berani Transparansi Pengelolaan Pemerintahan

PONTIANAK - Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Kalbar, Rusfian memberikan apresiasi pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Pemprov Kalbar karena berani dalam transparansi pengelolaan pemerintahan.

Ia menibal Pemprov Kalbar sudah berani transparan, maka memudahkan pengawasan. Tinggal kembali pada individu dan integritas masing-masing.

"Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar untuk transparansi data yang ada," ucap Rusfian saat diwawancarai, Senin (21/10/2019).

Baca: Korsupgah KPK Sambut Baik Data Analytic Room Pemprov Kalbar yang Membantu Cegah Korupsi

Baca: Kembali Menangkan Pilkades KPK, Asmuiie Komitmen Mengabdi Lebih Maksimal

Baca: Mulan Jameela Disentil KPK di Awal Jadi Anggota DPR RI, Istri Ahmad Dhani Klarifikasi Lakukan Ini

Walaupun ini baru awal, yang jelas ia menilai Pemda harus berani melakukan transparansi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga publik bisa ikut mengawasi tata kelola pemerintahan.

Apabila pengelolaan pemerintahan transparan maka kerjaan pencegahan akan menjadi lebih ringan.

Transparansi adalah satu hal yang harus dibackup dengan data yang handal. Maka dengan adanya Data Analytic Room milik Pemprov Kalbar menjadi sebuah daya dukung melalukan transparansi.

"Misalnya data tentang potensi daerah, itu harus ada karena itulah menjadi input saat kita membuat perencanaan daerah. Misalnya untuk provinsi pendapatan terbesar adalah kendaraan bermotor, maka harus tahu berapa jumlah kendaraan bermotor yang ada," ucapnya.

Kemudoan, misalnya Kota Pontianak, maka harus punya data berapa banyak jumlah hotel yang ada. Jadi pemerintah daerah harus mempunyai data paling akurat, sehingga dalam proses perencanaan APBD menjadi dasar.

"Kalau perencanaan kenaikan APBD 10 persen, maka harus ada dasarnya sehingga tidak tebak-tebakan, potensi PAD dari data ini dan tidak ada lagi berdebat,"tegasnya. 

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved