Wawako Minta ASN Singkawang Pahami Hukum untuk Ciptakan Birokrasi yang Baik

Dari sisi materil setiap ASN harus tunduk pada setiap aturan yang berlaku agar tidak terjerat kasus korupsi.

Wawako Minta ASN Singkawang Pahami Hukum untuk Ciptakan Birokrasi yang Baik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Wakil Wali Kota (Wawako) Singkawang, Irwan 

Wawako Minta ASN Singkawang Pahami Hukum untuk Ciptakan Birokrasi yang Baik

SINGKAWANG - Wakil Wali Kota (Wawako) Singkawang, Irwan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) mengetahui dan memahami hukum yang menjadi sumber dari segala sumber dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Jangan bekerja di luar koridor hukum, karena akan berdampak pada kerugian negara baik sisi administrasi maupun sisi materil," katanya, Jumat (8/11/2019).

Dari sisi administrasi, ASN harus mengetahui aturan terkait azas umum pemerintahan yang baik dan implementasinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sehingga praktik mal administrasi dapat dihindari.

Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Desa Sadar Hukum di Sekadau, Ini Yang Disampaikan

Kalahkan Pontianak, Sintang Raih Juara Pertama Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Kalbar

Dari sisi materil setiap ASN harus tunduk pada setiap aturan yang berlaku agar tidak terjerat kasus korupsi.

“Jangan sampai apa yang dikerjakan menimbulkan kerugian negara yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri, terjerat kasus korupsi dan diproses secara hukum dan bahkan dipecat sebagai ASN,” tuturnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat, terarah, dan menciptakan birokrasi yang baik.

Kemudian melakukan pemangkasan regulasi yang mempersulit langkah, namun tetap menghargai keahlian dan kompetensi, tetapi memperhatikan aturan-aturan supaya tidak membuat jebakan-jebakan kesalahan sendiri.

Kondisi ideal dari sebuah pemerintahan, merupakan realisasi dari kesadaran aparaturnya dalam melaksanakan roda pemerintahan yang sesuai dengan koridor hukum.

“Keberhasilan suatu birokrasi pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak pegawai yang ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat penegak hukum, namun diukur dari cara kerja pegawai yang patuh pada hukum sehingga tidak terjerat pada kasus atau perkara hukum,” ucap Irwan. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved