Dugaan Pencaplokan Lahan Karena Tumpang Tindih Sertifikat, DPRD Kota Pontianak akan Panggil BPN

Setelah mendengar keterangan pihak warga, Damri menilai ada kelalaian pihak BPN yang tidak selektif administrasi.

Dugaan Pencaplokan Lahan Karena Tumpang Tindih Sertifikat, DPRD Kota Pontianak akan Panggil BPN
NET
Ilustrasi sertifikat tanah

Dugaan Pencaplokan Lahan Karena Tumpang Tindih Sertifikat, DPRD Kota Pontianak akan Panggil BPN

PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Damri mendapat aduan dari masyarakat terkait adanya pencaplokan lahan warga dan ia menyayangkan terjadinya hal tersebut ada unsur kelalaian pihak BPN selaku institusi yang mengeluarkan sertifikat lahan.

Saat diwawancarai Politisi Hanura ini menjelaskan lahan yang diadukan oleh masyarakat ini berada di Gang Berdikari, Kecamatan Pontianak Barat seluas lima hektare.

Setelah mendengar keterangan pihak warga, Damri menilai ada kelalaian pihak BPN yang tidak selektif administrasi.

Baca: Idap Kanker Paru, Wanita Muda Hamil 8 Bulan Dirujuk ke Rumah Sakit Ade M Djoen Sintang

Baca: Jadwal Siaran Langsung Fuzhou China Open 2019 | Pantau Hasil China Open Badminton 2019 di Live Score

"Saya heran kenapa kejadian pencaplokan tanah masih bisa terjadi. Barusan saya mendapat keluhan warga terkait hak tanahnya yang diakui orang," kata Damri kepada awak media saat diwawancarai, Senin (4/11/2019).

Ia menegaskan kesalahan administrasi seharusnya jangan terjadi lagi, karena akan memberikan dampak yang besar dimasyarakat.
Ditegaskannya semua persoalan ini akarnya ada di BPN Pontianak.

Diceritakan Damri dari berdasarkan dari keterangan pemilik tanah sebagai ahli waris, mereka memiliki surat tanah melalui surat adat tahun 1923 dan sudah dipecah dalam lima sertifikat.

Tapi baru-baru ada pihak yang mengklaim lahan seluas 5 hektar lebih tersebut adalah miliknya dengan bukti fotocopy sertifikat tahun 1979.

Ia mempertanyakan terkait tumpang tindih sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak BPN sebagai lembaga negara yang sah mengeluarkan bukti kepemilikan itu.

Bukan hanya sekali adanya persoalan semacam ini, sering terjadi sehingga menimbulkan kegaduhan pada masyarakat.

Baca: Pemkot Pontianak Terima Hibah Rumah Tua

Oleh sebab itu, ia meminta pihak BPN betul-betul memperhatikan masalah administrasi ini dan ditegaskan Damri, persoalan seperti ini harus diselesaikan dan jangan sampai warga yang memiliki tanah justru dirugikan.

Melihat kasus seperti dan sebagai penyambung lidah masyarakat, Damri tegaskan akan menjadi tindak lanjut bagi dirinya untuk disampaikan ke legislatif untuk dievaluasi.

"Kasus-kasus semacam ini jadi bahan evaluasi saya dan akan kami diskusikan di DPRD. Kami akan panggil BPN," pungkas Damri.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved