Sutarmidji : Jaringan Distribusi LPG 3 Kg Tidak Transparan

Sutarmidji : Jaringan Distribusi LPG 3 Kg Tidak Transparan

PONTIANAK  -Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji memastikan kelangkaan gas LPG 3 Kg bukan dikarenakan perbaikan Jembatan Kapuas II yang menyebabkan terhambatnya pendistribusian elpiji tersebut.

Sutarmidji menyebut alasan Pertamina tersebut tidak masuk akal. Ia pastikan 1000 persen tak masuk akal.

"Yang namanya agen gas elpiji itu kan ada gudangnya dan yang jelas indikasinya jatah elpiji satu daerah dikirim ke daerah lain, itu sebenarnya,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai menerima pihak Pertamina di ruang kerjanya, Jumat (1/11/2019).

Sutarmidji menyebut, terjadinya kelangkaan gas elpiji ini diduga terjadi permainan oleh pangkalan yang mendistribusikan elpiji bersubsidi tersebut ke rumah-rumah makan yang tak layak menggunakan gas bersubsidi.

Baca: Arif Joni Minta Legislator PKS Welcome dengan Masyarakat

Baca: Hiswana Migas Tegaskan Pangkalan Elpiji 3 Kg Bersubsidi Jual Sesuai HET

Kemudian, ia katakan ada permainan dari agen dengan pangkalan. Pemain khususnya pangkalan, di mana dia mendistribusikan elpijinya ke rumah makan yang tak layak menggunakan gas subsidi.

"Misalnya satu rumah makan bisa dapat 30-40 tabung, kalau ada 10 rumah makan saja seperti itu. Nah, inikan permainannya ada di pangkalan, harusnya ditindak,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi jika distribusi elpiji yang dilakukan secara benar dan transparan. Pertamina, kata dia, harus mampu mendeteksi setiap jaringannya mulai dari agen, pangkalan hingga pengecer.

Ia mengatakan distribusi yang benar, agen membawahi pangkalan, pangkalan berurusan dengan pengecer, harusnya jaringan mereka terdeteksi oleh pertamina.

Misalnya di Pal 9 terjadi kelangkaan elpiji, Pertamina harus cari tahu siapa pangkalannya, kenapa langka, kenapa baru sekarang? Kalau alasan jembatan, kenapa SPBU tidak ada masalah? Kalau distribusi elpiji terganggu karena perbaikan jembatan, harusnya SPBU juga terganggu.

"Jadi itu alasan yang tidak masuk akal. Nah itulah kerjaan mereka,” tegasnya.

Ia mengatan bahwa jaringan distribusi mereka tidak transparan. Ia meminta Pertamina, kalau misalnya di wilayah satu agen terjadi kelangkaan, berikan mereka sanksi.

Peringatan pertama diikuti dengan pengurangan kuota 25 persen, alihkan 25 persen tersebut ke jaringan (pangkalan) lain yang ada di wilayah itu, atau 25 persen ini dibuat operasi pasar.

Begitu ada langka lagi, berikan peringatan kedua, kurangi lagi kuotanya 25 persen. Kemudian peringatan ketiga, cabut, harus cabut.

"Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan selesai urusan begini. Bukan urusan susah sebenarnya,” tegasnya.

Midji juga menyatakan bahwa data kuota gas elpiji dari Pemprov Kalbar kepada Pertamina sudah benar. Sebab, kelangkaan elpiji tidak terjadi setiap saat alias hanya terjadi sesekali. Namun yang jadi masalah, kata dia, ada permainan dibalik hal ini.

“Masalahnya, data itu sudah benar. Karena kelangkaan ini tidak terjadi setiap saat, hanya sesekali saja orang ngantri. Artinya, ada permainan. Semuanya sudah diatur, kalau data yang kita sampaikan tidak sesuai, harusnya kelangkaan terjadi sepanjang waktu, ini kan waktu-waktu tertentu saja, harusnya bisa diantisipasi dengan operasi pasar,” imbuhnya.

Menurutnya, kuota pasokan elpiji sudah cukup bahkan lebih. Hanya saja terjadi permainan, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Baca: Link Live Streaming MolaTV Canelo vs Kovalev Tinju Dunia Segera Berlangsung

Ia menegaskan bahwa soal kuota itu lebih, namun ada hal-hal yang lebih tak beres lagi.

"Kemarin itu ada tabung gas kosong dari Sungai Raya dalam dibawa ke Kuala Dua. Untuk apa? Indikasinya kan pengoplosan. Kita belum tahu nih tempatnya di mana, kalau dapat atau ketahuan nanti kita lihat,” tegasnya lagi.

Ia menilai setiap kali ada disparitas harga antara subsidi dengan non subsidi yang terlalu jauh, maka di situ akan ada spekulan sehingga terjadi kelangkaan. Misalkan solar, kata Midji, pasokannya melebihi dari yang diperkirakan.

Tapi karena ada disparitas harga antara subsidi dengan non subsidi, maka akhirnya jadi terjadi antrian.

“Sebelumnya selisih cuma Rp1.000 sampai Rp2.000 tidak ada yang ngantri. Berarti itu ngantri cuma untuk ngambil saja, kemudian jual kembali,” ungkap Midji.

Sutarmidji pun mencontohkan, truk bermuatan 100 liter, kalau ambil untung Rp3 ribu per liter berarti ada Rp300 ribu total keuntungannya.

Jika keuntungan tersebut bisa dua kali lipat, maka Midji menilai pelaku ngantri ini tidak perlu ngambil barang atau usaha lain, sebab sudah mendapat untung banyak.

“Sama juga dengan elpiji. Belum lagi ada tiga rumah makan menggunakan 90 tabung gas subsidi, bayangkan itu untuk 90 rumah tangga dipakai tiga rumah makan, ketahuan razia dengan Pol-PP dan Diskumdag. Harusnya hubungi Polisi, kalau terjadi demikian. Itu kan termasuk kejahatan ekonomi karena menjual dari HET, proses. Kapok orang, percayalah,” pungkas Sutarmidji.