Dewan Ketapang Sebut Elpiji Bersubsidi Banyak Disalahgunakan Oknum Masyarakat Menengah Keatas

Kondisi sulit didapatnya gas melon juga mempengaruhi harga jual dari Rp 30 ribu bahkan hingga Rp 40 ribu untuk di tingkat pengecer.

Dewan Ketapang Sebut Elpiji Bersubsidi Banyak Disalahgunakan Oknum Masyarakat Menengah Keatas
TRIBUNPONTIANAK/NUR IMAM SATRIA
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi saat ditemui di ruang kerjanya. 

Dewan Ketapang Sebut Elpiji Bersubsidi Banyak Disalahgunakan Oknum Masyarakat Menengah Keatas

KETAPANG - Sejak beberapa hari belakangan, masyarakat Kabupaten Ketapang mengeluhkan sulitnya mendapat gas elpiji 3 kilogram bersubsidi atau biasa disebut gas melon.

Kondisi sulit didapatnya gas melon juga mempengaruhi harga jual dari Rp 30 ribu bahkan hingga Rp 40 ribu untuk di tingkat pengecer.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi mengatakan, penyebab kelangkaan gas melon di Ketapang bukan karena masyarakat miskin bertambah, melainkan banyak disalahgunakan oknum masyarakat menengah keatas.

Masyarakat menengah yang dimaksud seperti pengusaha rumah makan, restoran, hotel bahkan Pegawai Negeri Sipil hingga tempat yang dianggap tidak boleh menggunakan gas melon.

Baca: Pertamina Komitmen Tindak Tegas Semua Rantai Pendistribusian LPG 3 Kg

Baca: Sutarmidji : Jaringan Distribusi LPG 3 Kg Tidak Transparan

"Hal itu akan membuat stok elpiji berkurang, sehingga masyarakat yang benar-benar memiliki hak untuk disubsidi tidak mendapat jatah," kata M Febriadi, Jum'at lalu (01/11/2019) kepada Tribun.

Secara kelembagaan, DPRD berharap Pemerintah Daerah, khususnya SKPD terkait melakukan sidak seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, hal-hal yang baik perlu dicontoh.

"Kita berharap apa yang dilakukan kota Pontianak dengan sidak tempat makan, restoran dan hotel atau tempat yang tidak boleh menggunakan elpiji bisa diikuti jika diperlukan," ujarnya.

Selain itu, kepada pangkalan dia meminta agar aturan penjualan dari pertamina dapat diikuti.

Jangan sampai menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), jika ditemukan Pemda hendaknya memberi sanksi.

"Bila perlu pangkalan juga disidak terkait penerapan harga. Kemudian, jika penyebab langka adalah stok tidak cukup, kita dorong Pemkab mengusulkan penambahan kuota," tuntasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved