Sisuperina Inovasi BPKAD Mempawah untuk Keterbukaan Informasi

Sisuperina Inovasi BPKAD Mempawah untuk Keterbukaan Informasi

MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur dan kelengkapan lainnya untuk menuju Smart City, satu diantaranya dengan berbagai inovasi.

Menjawab tantangan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya melakukan inovasi dengan membuat Sistem Informasi Surat Pencairan Dana (Sisuperina) yang telah di launching beberapa waktu lalu.

Kepala BPKAD Mempawah, Zulkifli Salim, mengatakan sistem ini bisa diakses di http://sisuperina.mempawahkab.com/sisuperina.

Baca: KI Kalbar Perpanjang Waktu Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Baca: Revolusi Digital Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Investor di Industri Pasar Modal

"Ibu bupati meminta kami di OPD untuk terus berinovasi menuju Smart City, kami dari BPKAD mencoba membuat sitem Sisuperina ini. Sistem ini sebagai media informasi pencairan dana di lingkungan Pemkab Mempawah dan telah disahkan melalui surat keputusan bupati nomor 355 tahun 2019," ujarnya, Kamis (31/10/2019).

Ia mengatakan penanggung jawab aplikasi Sisuperina ini dari BPKAD sementara pengguna aplikasi ditujukan pada semua OPD di Mempawah, intansi vertikal, rekanan pekerjaan dan seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan informasi.

"Ini juga upaya kami dalam memenuhi uu keterbukaan publik dimana sebagai badan publik wajib memberikan pelayanan optimal. Kalau harus melayani langsung ke kantor tentu tidak akan cukup maka kita buka akses melalui Sisuperina ini, dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama ada jaringan internet," ungkapnya.

Diakui olehnya sistem ini juga sudah disosialisasikan secara internal di lingkungan pemerintah kabupaten Mempawah dan mendapat sambutan yang baik.

"Sosialisasi sudah dan hampir seminggu sistem ini sudah berjalan, sambutan dari rekanan juga baik salah satunya dari Gapensi," katanya.

Ia mengatakan dengan adanya Sisuperina ini banyak kemudahan yang dapat diperloleh oleh OPD maupun Rekanan.

Masyatakat juga bisa ikut mengawasi karena sistem ini diakuinya terbuka untuk publik.

"Selama inikan mungkin rekanan harus datang menanyakan sejauh mana berkas pencairan mereka. Nah melalui sistem ini bisa dilihat apakah berkas mereka sudah masuk ke kami atau belum," katanya

Selain itu diakuinya jika berkas untuk persyaratan diterbitkannya SP2D belum lengkap akan diberikan notifikasi ke OPD terkait.

"Misalnya ada SPM yang masuk dari dinas tertentu dan berkasnya masih ada yang kurang nanti ada notifikasi ke dinas tersebut. Rekanan juga bisa melihat syarat apa yang belum lengkap untuk dikeluarkan SP2D, sehingga bisa segera di lengkapi," paparnya.

Pihaknya menurut dia selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, baik kepada OPD, intansi vertikal maupun Rekanan.