Hanura Mengaku Kecewa Berat Tak Dapat Jatah Menteri, Jokowi Minta Maaf Tak Puaskan Semua Pihak

Pasti kecewa, artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang. Saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya

Editor: Jamadin
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. 

Menurut Bona, Hanura telah memberikan dukungan tulus dan masif kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf saat berkampanye.

Baca: Reaksi Menohok Nikita Mirzani saat Dihubungi Kembali Sajad Ukra, Singgung Juga Soal Medina Moesa

Bahkan, menurutnya, akibat dari dukungan masif tersebut Hanura gagal lolos ke parlemen. Meski kecewa, Hanura tetap mendukung pemerintah Jokowi. "Walau kecewa kami tetap jalankan dukungan dan tidak setengah hati," tutur Bona.

Sedang Ketua DPP Hanura Inas N Zubir mengatakan partainya tidak mengemis jabatan menteri maupun wakil menteri.

Inas mengaku tersinggung ketika ada pernyataan komposisi kabinet saat ini dapat bekerja baik meski tanpa keterlibatan Hanura.

"Seolah-olah jika kabinet diisi oleh perwakilan Hanura maka kabinet malahan berjalan tidak baik," tutur Inas. Ia kembali menegaskan, Hanura tidak akan meminta-minta jatah kursi kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden

Hanya saja, kata Inas, tidak patut bila Hanura tidak diajak bicara dan ditinggalkan begitu saja.

"Hanura tidak memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Jokowi, kami sepenuhnya mendukung keputusan apapun yang diambil oleh Presiden. Sebagai teman seperjuangan dalam pilpres, sudah sepantasnya Hanura diajak bicara," katanya.

Juru Bicara Presiden, M Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak ada campur tangan dari pihak luar. Menurutnya, ke depan tidak ada penambahan wakil menteri lagi.

"Mudah-mudahan dengan ini mereka (menteri dan wakil menteri kabinet) bisa bekerja sebaik-sebaiknya. Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," ujar Fadjroel.

Ia membantah penunjukkan 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, hanya upaya bagi-bagi kekuasaan kepada para pendukung saat Pilpres 2019. "Tidak (bagi-bagi kekuasaan)," ujar Fadjroel.

Menurut Fadjroel, 12 wakil menteri merupakan orang yang berkompeten di bidangnya dan telah mewakili putra-putri terbaik Indonesia.

Terkait penempatan Budi Arie Setiadi yang merupakan Ketua Relawan Projo sebagai Wakil Menteri Desa, PDTT, dan Transmigrasi, Fadjroel menilai sosoknya mempunyai kemampuan dalam membangun desa secara lebih baik.

Kritik Kader PAN
Keberadaan 12 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju masih menjadi kontroversi.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaoanan Daulay menilai posisi wakil menteri membuat kerja Kementerian tidak efektif.

Menurutnya setiap kemeterian sudah memiliki jajaran pegawai eselonnya masing-masing. "Hampir di semua kementerian itu ada direktur jenderal (dirjen) dan deputi. Para dirjen menangani masalah-masalah khusus dan spesifik," kata Saleh, di Jakarta, Sabtu (25/10).

Menurutnya, keberadaan para wakil menteri ini akan tumpang tindih dengan para pegawai kementerian tersebut.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved