Kabinet Indonesia Maju
Saham Wamen Termuda Rp 7,59 M, Putra Kalimantan Masuk Kabinet Indonesia Maju
Jadi dalam sejarah Indonesia merdeka, baru sekali ini mungkin orang Dayak yang ditawari dalam posisi kabinet.
lihat foto
Satu di antara putra Kalimantan, Alue Dohong, ditunjuk menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (25/10/2019).
Alue menghadap Presiden di Istana Negara membicarakan penunjukan dirinya menjadi Wamen LHK di Kabinet Indonesia Maju.
Kepada wartawan, Alue menyebut pemilihan dirinya menjadi salah satu bagian kabinet akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Dayak di Kalimantan.
Itu karena, belum ada sebelumnya menteri atau wakil menteri yang mengisi jajaran kabinet berasal dari suku Dayak.
"Jadi dalam sejarah Indonesia merdeka, baru sekali ini mungkin orang Dayak yang ditawari dalam posisi kabinet," ujar Alue.
Oleh karena itu, ia mengucapkan rasa terima kasihnya mewakili masyarakat Dayak di Kalimantan atas kepercayaan yang diberikan.
"Blak-blakan saja mengucapkan terima kasih, karena saya kebetulan suku Dayak, jadi saya yakin kalau takdir saya jadi wakil menteri, itu jadi kebahagiaan bagi suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara," kata Alue.
Alue Dohong merupakan Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menjabat sejak 2016.
Alue merupakan akademisi yang memang telah lama bergelut di bidang pengolahan lahan basah atau lahan gambut.
Sebelum di BRG, ia mendirikan Lembaga Pengkajian, Pendidikan, dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) di Palangkaraya.
Selain itu, ia juga mengajar di Universitas Palangkaraya bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Sementara itu Partai Bulan Bintang (PBB) ikhlas tidak ada satupun kadernya yang mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.
Namun demikian, PBB menyatakan akan tetap mengawal Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono mengatakan Yusril Ihza Mahendra, ketua umum PBB, diminta menjadi ketua tim hukum Jokowi-Maruf saat pemilihan presiden 2019 lalu.
Sukmo mengatakan kubu Jokowi-Maruf meminta Yusril secara resmi.
"Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril," kata Sukmo, Jumat (25/10/2019).
