Kadis PPPA Kalbar Ajak Keterlibatan Semua Kalangan Sukseskan Program Three Ends
Program Three Ends ini Pertama, Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
Kadis PPPA Kalbar Ajak Keterlibatan Semua Kalangan Sukseskan Program Three Ends
PONTIANAK- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat menggelar Workshop.
Adapun Workshop yang diselenggarakan terkait Kemitraan Strategis Berkelanjutan Antara Dunia Usaha Dengan Lembaga Masyarakat Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Di Provinsi Kalbar.
Workshop ini dilakukan sebagai penguatan kapasitas Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalbar yang berlangsung di Hotel Harris Pontianak, Selasa (22/10/2019).
Baca: Dinas P3AP2KB Sambas Laksanakan Kampanye Three Ends
Baca: Hadiri Program Three Ends Puspa, Walikota Pontianak Disambut Antusias Ibu-ibu
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Kalbar Drs. Moses Tabah mengatakan sejak tahun 2016 KPPPA RI telah mencanangkan program unggulan yang dinamakan Three Ends.
Program Three Ends ini Pertama, Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kedua, Akhiri Perdagangan manusia dan Ketiga, Akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
Program unggulan tersebut dicanangkan dengan maksud tidak Iain untuk merespon karena semakin meluasnya peristiwa kekerasan yang dialami perempuan dan anak, maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masih terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam mengakses Sumber Daya Ekonomi.
"Dengan fokus pada program unggulan tersebut Dinas PPPA Kalbar berharap mampu mengurangi dan menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak serta mengurangi kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan di Kalbar," ujarnya.
Ia mengatakan seperti yang diketahui masih banyak permasalahan sosial yang cukup kompleks terjadi di lingkungan kkhususnya di daerah Provinsi Kalimantan Barat, terutama permasalahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
" Berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak perempuan dan anak masih terjadi sampai saat ini. Seperti masih banyaknya anak yang di pekerjakan, perkawinan di usia muda, trafiiking dan perlakuan tidak adil lainnya " ujarnya kepada Tribun Pontianak.
Dalam hal ini selain pemerintah, partisipasi dan keterlibatan aktif dari kalangan dunia usaha sebagai lembaga masyarakat juga merupakan satu elemen penting yang dapat mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menyambut baik kegiatan kemitraan Strategis Berkelanjutan Antara Dunia Usaha Dengan Lembaga Masyarakat Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalbar.
"Dengan segala keterbatasan Pemerintah Kalbar untuk penanganan perempuan dan anak perlu kemitraan yang kuat dengan lembaga masyarakat, salah satu diantaranya adalah dengan PUSPA," ujarnya.
Selain itu ia katakan Pemerintah berharap dunia usaha juga dapat terus berperan aktif dalam mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender dengan menjalankan operasi bisnis yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan hak Anak, serta mendukung UMKM yang sebagian besar di kelola dan memiliki pekerja perempuan.
