Dinas P3AP2KB Sambas Laksanakan Kampanye Three Ends

Pada kegiatan tersebut, di isi dengan berbagai kegiatan salah satunya adalah tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dinas P3AP2KB Sambas Laksanakan Kampanye Three Ends
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pelaksanaan kegiatan Kampanye Three Ends di Kabupaten Sambas. 

Dinas P3AP2KB Sambas Laksanakan Kampanye Three Ends

SAMBAS- Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Hendy Wijaya mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan Kampanye Gerakan Bersama Tiga Akhiri (Three Ends).

"Yaitu akhiri kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan akses Ekonomi kaum Perempuan," ujarnya, Jum'at (27/9/2019).

Kegiatan tersebut, di laksanakan di taman Lunggi Kota Sambas. Yang mana kegiatan tersebut juga turut bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Sambas dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sambas.

Baca: Hadiri Program Three Ends Puspa, Walikota Pontianak Disambut Antusias Ibu-ibu

Baca: Kampanye Three Ends, Wujudkan Perempuan dan Anak Berkualitas

Untuk diketahui, dalam kesempatan itu turut hadir Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, Forkopimda, dan perwakilan wahana visi Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, di isi dengan berbagai kegiatan salah satunya adalah tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Yang mana di tekankan bahwa, hak-hak terhadap Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Sambas.

"Berfungsinya kelembagaan di tingkat Desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di masyarakat, Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak di semua tingkatan dan dukungan yang masif dari pemangku kepentingan," ungkapnya.

Sedangkan untuk Kampanye Akhiri Perdagangan Manusia, di tekankan agar terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia.

Meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia.

"Terbangunnya sinergi antara pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dan memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan informasi dan pelatihan yang memadai," tuturnya.

Untuk Kampanye akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan di tekankan agar memastikan lintas sektor terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha.

"Selanjutnya, memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan. Tersedianya sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro dan Mengembangkan dukungan dana sarana alternatif bagi perempuan inovator," tutupnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved