Kabinet Kerja Jilid 2

Prabowo Siap Jadi Menhan, Gubernur Laiskodat Tolak Masuk Kabinet, PKS Tak Merasa Ditinggal Gerindra

... saya baru saja menghadap Bapak Presiden RI, yang baru kemarin (Minggu) dilantik. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau.

TRIBUNNEWS//Irwan Rismawan
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai hari ini usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tribunnews/Irwan Rismawan. 

Prabowo Siap Jadi Menhan, Gubernur Laiskodat Tolak Masuk Kabinet, PKS Tak Merasa Ditinggal Gerindra

JAKARTA- Masuknya kader Partai Gerindra ke Kabinet Kerja Jilid II akhirnya terjawab oleh kedatangan Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo ke Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu kompak mengenakan kemeja putih, busana khas para calon menteri yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana.

Prabowo tampak sumringah dan terus tersenyum ketika tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sekira pukul 16.15 WIB.

Seusai bertemu Jokowi sekira 60 menit, Prabowo secara gamblang menyebutkan dirinya diminta menempati posisi di kementerian terkait pertahanan alias kementerian pertahanan (Kemenhan).

Baca: BREAKING NEWS - Jokowi Panggil Calon Menteri, Prabowo Dikabarkan ke Istana Negara Senin Sore WIB

Baca: Nadiem Makarim Mundur dari GoJek dan Masuk Kabinet Jokowi, Ini Komentar GoJek dan Nama Pemimpin Baru

Baca: Tawarkan Kader Gerindra Jadi Menteri Jokowi, Suriansyah: Kami Serahkan Pada Prabowo

"Saudara-saudariku sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden RI, yang baru kemarin (Minggu) dilantik. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau. Saya sudah sampaikan keputusan Partai Gerindra yaitu apabila diminta kami siap membantu," ujar Prabowo.

Prabowo menyatakan Presiden Jokowi telah mengizinkan dirinya untuk menyampaikan kepada publik mengenai posisinya sebagai menteri.

"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu di bidang pertahanan. Tadi sudah diberi beberapa pengarahan," kata Prabowo.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu berjanji akan bekerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang telah ditentukan Jokowi sebagai kepala negara.

Sedangkan mengenai Edhy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri.

Apa posisi Edhy Prabowo akan disampaikan Presiden pada Rabu (23/10) mendatang.

"Untuk posisi Saudara Edhy, Pak Presiden yang akan mengumumkan. Oke ya, Gerindra yang dipanggil dua," tambah Prabowo.

Terkait masuknya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hak Gerindra dan Prabowo untuk masuk kabinet.

"Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai, dan rakyat akan memberikan keputusannya pada pemilu mendatang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Senin.

Ia hanya berharap keputusan yang diambil Prabowo tersebut merupakan keputusan terbaik.

Selain itu Prabowo bisa mempertanggungjawabkan keputusannya itu.

Hidayat mengatakan partainya tidak merasa ditinggalkan sendirian setelah Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.

Menurut Hidayat, koalisi antara Gerindra dan PKS sudah bubar setelah Pemilu Presiden 2019 usai.

"Tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan. Jadi masing-masing menjalankan kebijakan partai masing-masing dan menjelaskan sikap itu kepada rakyat, tentu kepada Tuhan yang Mahaesa," katanya.

Tetap Gubernur

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil Mahfud MD, Nadiem Makarim, Wishnutama, Erick Thohir, Fadjroel Rahman, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, serta Airlangga Hartarto.

Kecuali Kapolri, para tokoh itu mengaku mendapat tawaran kursi menteri namun belum ditentukan di kementerian apa mereka bakal menjabat.

Ternyata tidak semua tokoh yang ditawari jabatan menteri mau menerimanya.

Satu di antara yang menolak yaitu Viktor Laiskodat, kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua DPP NasDem Willy Aditia mengatakan Viktor Laiskodat mundur dari bursa calon menteri karena desakan dari masyarakat NTT yang menginginkannya tetap menjadi gubernur.

"Banyak aspirasi rakyat dan tokoh masyarakat serta tokoh agama NTT meminta kepada Presiden agar Kakak Viktor tetap memimpin NTT," ujar Willy saat dihubungi, Senin.

Menurut Willy, Viktor memang diminta oleh Presiden untuk mengisi komposisi kabinet.

Namun Viktor menyampaikan masyarakat NTT menginginkannya tetap menjadi gubernur.

Akhirnya Presiden mengizinkan Viktor mundur dari bursa calon menteri.

Willy mengaku belum tahu pengganti Viktor Laiskodat untuk bursa calon menteri Jokowi dari Partai NasDem.

Yang pasti, menurutnya, pengganti Viktor akan dipanggil Presiden dalam waktu dekat.

"Kita tunggu saja siapa yang akan dipanggil Presiden," katanya.

Begitu pula disampaikan anggota DPRD NTT dari Partai NasDem, Sarah Lerry Mboeik.

"Gubernur Viktor Laiskodat memilih bersama rakyat NTT, dan membangun daerah ini," kata Sarah Lerry Mboeik, di Kota Kupang, NTT, Senin.

"Kami menghargai keputusan itu, dan ini yang namanya petarung," ujarnya.

Sarah mengatakan Jokowi telah mendapatkan pengganti Viktor yang juga berasal dari NasDem.

Viktor beberapa kali dipanggil Jokowi membicarakan soal posisi menteri.

Terakhir ia dipanggil 17 Oktober 2019 lalu. Setelah pelantikan Jokowi-Ma'aruf Amin, Viktor langsung balik ke Kupang.

"Pak Viktor (memang) ingin segera pulang ke NTT," ujar Sarrah.

Tugas Baru Tito

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ikut merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, meski tetap mengenakan seragam polisi, bukan kemeja putih.

Muncul spekulasi Tito akan ditempatkan di jajaran Kabinet Kerja Jilid II.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal yang ikut mendampingi Tito Karnavian ke Istana mengatakan ada kemungkinan Tito akan mengemban jabatan baru.

Menurut Iqbal, Tito berdialog dengan Presiden Joko Widodo selama sekira satu jam.

Baca: Ireng Maulana: Jokowi Harus Melawan Dikte Parpol Dalam Pemilihan Menteri

Baca: Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Parpol Dapat Jatah 16 Menteri, Posisi Wakil Menteri Bertambah

Baca: Berbeda dengan Gerindra, PKS Tegaskan Tetap Oposisi Pemerintahan Jokowi, Jazuli Ungkap Alasannya

"Jadi tadi saya mendampingi Kapolri. Pertemuannya hampir satu jam ya kira-kira. Kemungkinan ada penempatan jabatan baru," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Sedangkan Tito tidak memberi penjelasan gamblang untuk keperluan apa ia dipanggil Jokowi.

"Saya kan polisi, barusan ini dipanggil," kata Tito saat ditanya mengapa ia tidak mengenakan kemeja putih.

Tito mengaku tidak tahu mengapa ia dipanggil Presiden Jokowi hari ini.

"Saya pikir ini berhubungan dengan situasi keamanan dan ketertiban nasional pascapelantikan. Yang penting kami dari Polri juga tentu dengan Panglima TNI akan mengamankan, termasuk kalau ada pembentukan kabinet. Kami akan amankan," ungkap Tito.

Tito yang biasa datang dan pergi melalui pintu belakang Istana, baru kali ini mendatangi tempat itu melalui pintu depan.

"Kemarin pelantikan, pengamanan pelantikan. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan baik. Kerja sama TNI Polri sangat luar biasa, dan stake holder lainnya," tambah Tito.

Tito juga tidak menjawab mengenai tawaran Presiden sebagai menteri.

"Saya sendiri jujur, saya merasa berterima kasih kepada semua pihak, kepada Allah SWT karena ini pemilu yang cukup panjang. Hampir setahun lebih masyarakat terpolarisasi, alhamdulillah pelantikan (pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI kemarin berjalan lancar," kata Tito.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya menyebutkan susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung.

Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi, akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan Polri.

Dalam media sosialnya, Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras dan cepat.

Sosok yang tidak terjebak rutinitas dan monoton.

Tugas mereka bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. (tribunnetwork/tim/dit/sen)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved