Kembali Jabat Ketua DPRD Kalbar, Kebing Ajak Gubernur Sutarmidji Bersinergi

Kembali Jabat Ketua DPRD Kalbar, Kebing Ajak Gubernur Sutarmidji Bersinergi

PONTIANAK - Kader PDI Perjuangan, M Kebing L, telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kalbar 2019-2024 melalui rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Kalbar, Senin (14/10/2019).

Penetapan ini sekaligus melanjutkan kepemimpinannya, karena Kebing juga merupakan Ketua DPRD Kalbar 2014-2019.

Kebing didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Kalbar yaitu Sy Amin Muhammad dari Partai Nasdem, Prabasa Anantatur dari Partai Golkar, dan Suriansyah dari Partai Gerindra.

Baca: M Kebing L Ketua DPRD, Martinus Sudarno Pastikan PDI Perjuangan Solid

Baca: Pimpinan DPRD Kalbar Dinilai Sebuah Potret Kemunduran Perjuangan Afirmasi Perempuan

Baca: Yohanes Rumpak Yakin DPRD Kalbar Semakin Baik Dipimpin M Kebing L

Setelah kembali dipercaya memimpin DPRD Kalbar, Kebing menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Gubernur Kalbar sebagai pimpinan eksekutif di Pemprov Kalbar.

Demikian halnya sebagai petugas partai, ia menyatakan akan tetap tunduk dan patuh pada arahan partainya.

"Semua anggota dewan punya tanggung jawan terhadap tugas-tugas kedewanan sesuai dengan perintah partai, karena petugas partai," kata Kebing kepada Tribun Pontianak, Senin (14/10/2019).

Kebing menegaskan, DPRD adalah lembaga legislatif yang merupakan mitra gubernur.

Dasarnya tentu RPJMN-RPJMD, maka kedua lembaga ini akan saling berkomunikasi lewat badan-badan dan terus bersinergi.

"Harus bersinergi dan itu memang undang-undanganya, kecuali gubernur yang tidak mau bersinergi dengan kita. Aspirasi tentu dituangkan dalam RPJMD, semua partai dituangkan dalam RPJMD," kata Kebing.

Walaupun saat Pilkada Kalbar 2018 lalu, Kebing dengan partainya berbeda kubu dengan Gubernur Kalbar saat ini, menurut Kebing hal tersebut adalah bagian dari pesta politik lima tahunan.

Sekarang, saatnya untuk membangun Kalbar bersama-sama.

"Tidak ada urusan dengan pilkada, itu kan urusan person, politik lima tahunan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, mengungkapkan jika pihaknya akan bekerja sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

"Golkar ini mengusung Midji-Norsan, tentu visi misinya jelas, visi dan misi Golkar sendiri," katanya, Senin (14/10/2019).

Program yang dicanangkan pihak eksekutif, lanjut Prasaba, tentu akan didukung penuh oleh pihaknya.

"Apa program gubernur itu program Golkar. Ambil contoh tentang desa mandiri, bagaimana kita tetap selalu mendukung. Apa yang menjadi indikator desa mandiri ini, Golkar di situ, tentu sambil meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

"Kita mendorong terus, apa yang diinginkan gubernur maupun wakil gubernur. Yang kita lihat sekarang, desa mandiri waktu beliau dilantik hanya satu, sekarang sudah hampir 50-an," timpal mantan Wakil Bupati Sambas ini.

Lebih lanjut, ia pun menerangkan setelah pimpinan definitif nanti dilantik, serta komisi sudah terbentuk, tentu pihaknya akan segera menggelar rapat kerja dan bekerja untuk rakyat.

PDI Perjuangan adalah partai pemenang Pemilu 2019 di Kalbar, dengan menempatkan 15 kursi atau yang terbanyak di DPRD Kalbar.

Sebagai peraih kursi terbanyak, PDI Perjuangan berhak menempatkan kadernya di kursi ketua.

Kemudian DPP PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi dengan menunjuk Kebing sebagai Ketua DPRD Kalbar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Martinus Sudarno, mengungkapkan jika pihaknya solid mendukung rekomendasi tersebut.

"Tugas kita adalah mengamankan apa yang sudah menjadi rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Kita sudah amankan dan hari ini sudah ditetapkan bahwa M Kebing L sebagai Ketua DPRD Kalbar," kata Sudarno.

"Hari ini adalah penetapannya, nanti prosesnya ditetapkan ke Kemendagri untuk di SK-kan melalui Gubernur Kalbar. Setelah SK keluar baru kita agendakan pelantikan pimpinan DPRD definitif," ungkap Sudarno.

Berdasarkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan, kata Sudarno, Kebing adalah sosok yang dianggap tepat untuk memimpin DPRD Kalbar untuk lima tahun ke depan.

Rekomendasi keluar setelah DPD PDI Perjuangan Kalbar mengajukan beberapa nama sebagai calon ke DPP.

"Di PDI Perjuangan sudah ada petunjuk pelaksanaannya, kita tidak boleh mengajukan nama tunggal agar DPP pertimbangkan figur yang cocok untuk jadi ketua DPRD. Setelah dipertimbangkan, keluar nama Pak Kebing untuk memimpin DPRD Kalbar," katanya.

Anggota DPRD Kalbar, Yohanes Rumpak, meyakini DPRD Kalbar akan semakin baik dengan kepemimpinan M Kebing L.

Ia pun menerangkan, secara pribadi maupun sebagaimana sikap fraksi pihaknya mengamankan keputusan DPP.

"Beliau adalah politisi kawakan, sangat senior, sangat paham. Jadi keputusan DPP sudah sangat cocok dan tentu dukungan DPD. Ketua DPD juga sudah melihat dari 15 orang ini dan ini yang terbaik dari kita semua," katanya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini pun memastikan pihaknya mendukung penuh M Kebing L.

"Kita mendukung penuh, mendukung 100 persen, harapannya kita bisa bermitra dengan semua pihak terutama gubernur," katanya.

Yohanes yakin dan percaya aspirasi yang ada akan bisa diakomodir Gubernur Kalbar.

"Selamat bekerja bagi ketua dan wakil ketua definitif utusan dari masing-masing partai. Harapannya adalah mereka bisa memimpin dengan baik dan kita tahu organisasi sebaik orangnya. DPRD akan semakin baik karena pimpinannya baik adanya," kata Yohanes.

Sementara bagi Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty, komposisi pimpinan DPRD Kalbar periode 2019-2024 dapat dianggap sebagai sebuah potret kemunduran dalam perjuangan afirmasi perempuan.

Dari empat unsur pimpinan DPRD Kalbar periode ini, tidak ada satu pun perempuan.

Kondisi ini berbeda dengan periode sebelumnya, di mana ada dua perempuan yang menjadi unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalbar.

Umi menilai, komposisi seperti pada periode sebelumnya tentu sangat membanggakan.

Padahal anggota DPRD Provinsi Kalbar yang perempuan berjumlah 7 orang dari 65 anggota DPRD.

"Saat ini justru ketika jumlah anggota DPRD provinsi yang perempuan bertambah menjadi 9 orang malah nihil perempuan di unsur pimpinan DPRD provinsi. Sebuah potret kemunduran dalam perjuangan afirmasi perempuan," katanya.

Umi mengatakan, semua partai politik yang menduduki kursi pimpinan DPRD Kalbar punya kader perempuan.

Dia pun menyebut sejumlah nama yang dinilainya potensial menduduki jabatan pimpinan DPRD.

Dari PDI Perjuangan misalnya ada Mieske Anggraeni yang sebelumnya juga menjadi anggota DPRD Kalbar.

Kemudian ada Angeline Fremalco yang perolehan suaranya saat Pemilu 2019 sangat signifikan, bahkan peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Kalbar.

Kemudian di Partai Golkar ada Suma Jenny yang periode lalu menjadi pimpinan DPRD Kalbar, tentu sosok ini cukup berpengalaman.

Di Partai Gerindra ada Yuliana yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar dan dilantik kembali untuk periode yang ketiga.

Berikutnya dari Partai Nasdem ada tokoh perempuan, Kho Susanti, yang berasal dari Ketapang.

"Anggota DPRD perempuan tersebut sebenarnya sangat potensial untuk mewakili partainya menjadi ketua atau wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar. Jadi sangat disayangkan jika faktanya tidak ada anggota DPRD perempuan yang duduk dalam unsur pimpinan DPRD provinsi" tuturnya.

Umi mengatakan, penunjukan figur yang menjadi pimpinan DPRD memang merupakan kewenangan masing-masing partai.

Tetapi sebaiknya, keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius dalam mengisi jabatan strategis tersebut.

Meski tanpa unsur pimpinan di DPRD Kalbar, kata Umi, anggota perempuan DPRD Kalbar harus tetap bersemangat untuk menunjukkan kinerja yang baik sebagai wakil rakyat.

Kondisi saat ini harus dianggap sebagai tantangan bagi perempuan Kalbar.

"Meski demikian keputusan partai politik ini tetap harus dihormati dengan catatan sebagaimana tersebut di atas dan kepada ketua dan wakil ketua yang telah ditetapkan sebagai pimpinan diharapkan untuk bekerja lebih baik lagi dan memberikan contoh dan teladan kepada anggota DPRD dan masyarakat Kalbar umumnya," katanya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak