Pimpinan DPRD Kalbar Dinilai Sebuah Potret Kemunduran Perjuangan Afirmasi Perempuan

Padahal, ungkapkanya, hampir disetiap partai politik yang berhak mengajukan pimpinan tersebut ada anggota DPRD perempuannya.

Pimpinan DPRD Kalbar Dinilai Sebuah Potret Kemunduran Perjuangan Afirmasi Perempuan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Presidium JaDI Kalbar Umi Rifdiyawati 

Pimpinan DPRD Kalbar Dinilai Sebuah Potret Kemunduran Perjuangan Afirmasi Perempuan

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai komposisi pimpinan anggota DPRD Provinsi periode 2019-2024 dapat dianggap sebagai sebuah potret kemunduran dalam perjuangan afirmasi perempuan.

Karena seperti pengalaman periode lalu, lanjut Umi, ada dua orang perempuan yang menjadi unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalbar tentu sangat membanggakan, padahal anggota DPRD Provinsi Kalbar yang perempuan berjumlah 7 orang dari 65 anggota DPRD.

"Saat ini justru ketika jumlah anggota DPRD Provinsi yang perempuan bertambah menjadi 9 orang malah nihil perempuan di unsur pimpinan DPRD Provinsi, sebuah potret kemunduran dalam perjuangan afirmasi perempuan," katanya, Senin (14/10/2019).

Baca: M Kebing L Ketua DPRD, Martinus Sudarno Pastikan PDI Perjuangan Solid

Baca: Rapat Paripurna Dewan Ketiga, Umumkan Pimpinan DPRD Kalbar Periode 2019-2024

Padahal, ungkapkanya, hampir disetiap partai politik yang berhak mengajukan pimpinan tersebut ada anggota DPRD perempuannya.

Sebut saja, terang Umi PDIP ada Mieske Anggraeni yang sebelumnya menjadi anggota DPRD Provinsi dan pada periode ini dilantik kembali dan ada ibu Angeline Fremalco yang perolehan suaranya saat pemilu sangat signifikan dan peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Provinsi.

Kemudian di Partai Golkar ada Summa Jeni yang periode lalu sebagai pimpinan mewakili partai Golkar tentu beliau berpengalaman.

Di Partai Gerindra ada ibu Yuliana yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Provinsi dan dilantik kembali untuk periode yang ketiga.

Dari Partai Nasdem ada Kho Susanti yang merupakan tokoh perempuan dari kabupaten Ketapang.

"Anggota DPRD perempuan tersebut sebenarnya sangat potensial untuk mewakili partainya menjadi ketua atau wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar. Jadi sangat disayangkan jika faktanya tidak ada anggota DPRD perempuan yang duduk dalam unsur pimpinan DPRD Provinsi" tuturnya.

Meskipun, kata Umi, hal ini adalah kewenangan dari partai politik tetapi sebaiknya keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius dalam mengisi jabatan strategis tersebut.

Selanjutnya bagi anggota DPRD Provinsi perempuan, ucapnya, tetap harus bersemangat untuk menunjukkan kinerja yang baik sebagai wakil rakyat, kondisi saat ini harus dianggap sebagai tantangan bagi perempuan Kalbar.

"Meski demikian keputusan partai politik ini tetap harus dihormati dengan catatan sebagaimana tersebut diatas dan kepada ketua dan wakil ketua yang telah ditetapkan sebagai pimpinan diharapkan untuk bekerja lebih baik lagi dan memberikan contoh dan teladan kepada anggota DPRD dan masyarakat kalbar umumnya," katanya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved