Adik Ipar Ria Norsan Pimpinan Fraksi, Pengamat: Harus Jadi Penyeimbang

Parlemen di propinsi idealnya dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap eksekutif daerah yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat.

Adik Ipar Ria Norsan Pimpinan Fraksi, Pengamat: Harus Jadi Penyeimbang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Pengamat Politik Untan Ireng Maulana 

News Analysis
Pengamat Politik
Ireng Maulana

Adik Ipar Ria Norsan Pimpinan Fraksi, Pengamat: Harus Jadi Penyeimbang

PONTIANAK - Pengamat Politik, Ireng Maulana menilai pimpinan DPRD dalam hal ini juga ketua fraksi-fraksi harus menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif, walaupun memang ada kedekatan secara pribadi.

Berikut penuturannya.

Parlemen di propinsi idealnya dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap eksekutif daerah yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat.

Pengarusutamaan kemajuan daerah dan pengentasan persoalan masyarakat adalah bagian dari fungsi parlemen yang tidak boleh ditinggalkan ketika eksekutif daerah lalai mengagendakannya.

Baca: Jadi Ketua Fraksi, Ermin Elviani Berpotensi Jadi Ketua DPD Demokrat

Baca: Adik Ipar Ria Norsan Jadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalbar

Terlepas jika ada kedekatan secara personal antara pimpinan parlemen propinsi periode sekarang dengan Gubernur atau Wakil Gubernur yang seharusnya bukan menjadi penghalang untuk tetap konsisten menjadi kekuatan penyeimbang, kecuali memang tidak memiliki niat sejak awal untuk memperkuat peran check dan balance.

Garis tegasnya sudah jelas, eksekutif harus diawasi, dan bilamana fungsi ini malahan melemah d tangan pimpinan yang tidak independen maka situasi ini akan menjadi kemunduran bagi proses demokratisasi pemerintahan di Kalimantan Barat. Kekuasaan harus diawasi siapapun orang yang berkuasa di daerah.

Kita yakini pimpinan DPRD propinsi tidak akan mengadaikan integritas mereka dalam melaksanakan fungsi keparlemen mereka hanya karna kedekatan personal dengan eksekutif daerah.

Oleh karena perilaku ini akan mudah di deteksi publik, dan tidak semua anggota legislatif yang ada juga akan setuju dengan tindakan-tindakan semacam itu.

Pihak yang akan menentang penyalahgunaan wewenang akan muncul jika kelak terjadi.

Pertaruhannya terlalu besar jika mereka nekat mendukung kebijakan daerah yang tidak berpihak kepada kepentingan terbaik masyarakat.

Publik untuk sementara waktu masih menyimpan kepercayaan bahwa anggota legislatif dan lebih khusus pimpinan DPRD propinsi akan bekerja profesional penuh integritas sebagai penyambung aspirasi masyarakat kalimantan barat dan pembela kemajuan daerah.

Terakhir, kemacetan fungsi legislasi akan menyebabkan arogansi eksekutif daerah. Oleh karena itu, penting bagi parlemen propinsi menjadikan diri mereka sebagai kekuatan penyeimbang yang tidak tunduk dengan ketidakberesan kerja pemerintah daerah. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved