Adik Ipar Ria Norsan Pimpinan Fraksi, Pengamat: Harus Jadi Penyeimbang
Parlemen di propinsi idealnya dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap eksekutif daerah yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat.
News Analysis
Pengamat Politik
Ireng Maulana
Adik Ipar Ria Norsan Pimpinan Fraksi, Pengamat: Harus Jadi Penyeimbang
PONTIANAK - Pengamat Politik, Ireng Maulana menilai pimpinan DPRD dalam hal ini juga ketua fraksi-fraksi harus menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif, walaupun memang ada kedekatan secara pribadi.
Berikut penuturannya.
Parlemen di propinsi idealnya dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap eksekutif daerah yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat.
Pengarusutamaan kemajuan daerah dan pengentasan persoalan masyarakat adalah bagian dari fungsi parlemen yang tidak boleh ditinggalkan ketika eksekutif daerah lalai mengagendakannya.
Baca: Jadi Ketua Fraksi, Ermin Elviani Berpotensi Jadi Ketua DPD Demokrat
Baca: Adik Ipar Ria Norsan Jadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalbar
Terlepas jika ada kedekatan secara personal antara pimpinan parlemen propinsi periode sekarang dengan Gubernur atau Wakil Gubernur yang seharusnya bukan menjadi penghalang untuk tetap konsisten menjadi kekuatan penyeimbang, kecuali memang tidak memiliki niat sejak awal untuk memperkuat peran check dan balance.
Garis tegasnya sudah jelas, eksekutif harus diawasi, dan bilamana fungsi ini malahan melemah d tangan pimpinan yang tidak independen maka situasi ini akan menjadi kemunduran bagi proses demokratisasi pemerintahan di Kalimantan Barat. Kekuasaan harus diawasi siapapun orang yang berkuasa di daerah.
Kita yakini pimpinan DPRD propinsi tidak akan mengadaikan integritas mereka dalam melaksanakan fungsi keparlemen mereka hanya karna kedekatan personal dengan eksekutif daerah.
Oleh karena perilaku ini akan mudah di deteksi publik, dan tidak semua anggota legislatif yang ada juga akan setuju dengan tindakan-tindakan semacam itu.
Pihak yang akan menentang penyalahgunaan wewenang akan muncul jika kelak terjadi.
Pertaruhannya terlalu besar jika mereka nekat mendukung kebijakan daerah yang tidak berpihak kepada kepentingan terbaik masyarakat.
Publik untuk sementara waktu masih menyimpan kepercayaan bahwa anggota legislatif dan lebih khusus pimpinan DPRD propinsi akan bekerja profesional penuh integritas sebagai penyambung aspirasi masyarakat kalimantan barat dan pembela kemajuan daerah.
Terakhir, kemacetan fungsi legislasi akan menyebabkan arogansi eksekutif daerah. Oleh karena itu, penting bagi parlemen propinsi menjadikan diri mereka sebagai kekuatan penyeimbang yang tidak tunduk dengan ketidakberesan kerja pemerintah daerah. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Ikan Jenis Ini Manfaatnya Luar Biasa Dari Obat, Tingkatkan Kekebalan Tubuh Hingga Cegah Stroke |
![]() |
---|
HOTMAN Paris Bongkar Pekerjaan Teddy Sebenarnya, Hotman: Malah Nggak Kerja? |
![]() |
---|
Kulfi ANTV Streaming, Sinopsis Kulfi Hari Ini Sabtu 27 Februari 2021, Saksikan Sinetron India Kulfi |
![]() |
---|
Pemecatan Tujuh Oknum Kader Demokrat Dinilai Ermin Elviani Membuat Demokrat Semakin Solid |
![]() |
---|
Arti Kata Gelai yang Diucapkan Nissa Sabyan Dalam Bahasa Gaul, Gelay Artinya Dalam Bahasa Indonesia |
![]() |
---|