Soal Pemilihan Ketua AKLI Kalbar, Soewarto Tak Ikut Campur

Ia mengatakan AKLI Pusat dan Daerah status asosiasinya independen, jadi tak saling ikut campur soal pemilihan ketua AKLI Kalbar.

Soal Pemilihan Ketua AKLI Kalbar, Soewarto Tak Ikut Campur
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Ketua umum DPP Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), H.Soewarto menyampaikan kata sambutannya dalam Musyawarah Daerah XI AKLI Kalimantan Barat, di hotel Golden Tulip, Pontianak, Rabu (9/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPP AKLI, Soewarto mengatakan untuk pelaksanakan Musda biasanya dilakukan dalam waktu periode 4 tahun sekali. Musda dilakukan supaya validitas dari pada asosiasi terpelihara .

Ia mengatakan AKLI Pusat dan Daerah status asosiasinya independen dan pusat tidak ikut campur dengan AKLI daerah dan tidak interpensi dalam hal apapun.

"Kalau DPD dilihan langsung dari anggotanya. Siapapun yang dipilih kita dukung," ujarnnya.

Ia mengatakan untuk program nasional sifatnya organisasi dan program daerah sifatnya program kerja dan disesuiakn dengan program daerah.

"Kalau ada maslaah yang memang harus kita tangani dari pusat kita bantu Misalnya contoh pelaksanaan menggunakan material listrik adalah kebijakan pusat dan kita bantu. Namun semua trgantung pusat membuat kebijakan dan kalau belum waktunya belum bisa juga," ujarnya disela acara Musda AKLI ke 11, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (9/10/2019).

Ketua umum DPP Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), H.Soewarto (baju batik) bersalaman dengan Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji dalam Musyawarah Daerah XI AKLI Kalimantan Barat, di hotel Golden Tulip, Pontianak, Rabu (9/10/2019).
Ketua umum DPP Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), H.Soewarto (baju batik) bersalaman dengan Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji dalam Musyawarah Daerah XI AKLI Kalimantan Barat, di hotel Golden Tulip, Pontianak, Rabu (9/10/2019). (TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA)

Ia mengatakan ketentuan untuk menjadi anggota AKLI harus kontraktor listrik yang punya sertifikat badan usaha di bidang listrik dan punya SPPJT yang di keluarkan oleh AKLI pusat dasarnya adalag sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia” yang disingkat APEI .

"Kalau itu terpenuhi langsung di hari itu juga bisa karena SPPJT bisa online dan langsung," ujarnya.

Ia juga menjelaskan terkait SOP keamaan Penggunaan Listrk di daerah sebenarnya sudah ada ketentuannya, cuma prakterknya belum seluruhnya di pahami.

"Seharusnya yang boleh memasang listrik oleh kontraktor listrik tidak boleh orang lain kalau orang lain bisa pidana dan bisa di hukum 8 tahun dan denda 2 M dalam UU nomor 30 ," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved