ISEI Dan BI Gelar Seminar Nasional Membangun Desa Mandiri Sebagai Sabuk Ketahanan Ekonomi

ISEI Dan BI Gelar Seminar Nasional Membangun Desa Mandiri Sebagai Sabuk Ketahanan Ekonomi

PONTIANAK - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura bersama Bank Indonesia menggelar Seminar Internasional di Lantai 3 Gedung Rektorat Untan, Senin (7/10/2018).

Adapun tema yang diangkat "Membangun Desa Mandiri sebagai Sabuk Ketahanan Ekonomi" sekaligus pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pontianak periode 2019-2022.

Seminar kali ini menghadirkan keynote speaker diantaranya Gubernur Kalbar Sutarmidji, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Bupati Kubu Raya Muda Mahendra, Branding and Comercialisation of Heritage Products Within Cottage Industry : A Case Study of Villages (Kampung-Kampung) in Kuching (Serawak-Malaysia) Dr Nadianatra binti Musa dan Dosen FEB Untan Dr Fariastuti.

Saat diwawancarai usai acara,Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa desa mandiri adalah salah satu potensi untuk membantu percepatan pembangunan khususnya di Kalbar.

Baca: Seminar Nasional Songsong Era 4.0 di Kabupaten Sintang

Baca: Poltesa Sambas Gelar Seminar Nasional

Baca: VIDEO: Seminar Nasional Character Building di Kapuas Hulu

"Jadi tentunya prioritas pemerintah harus diletakan di situ karena kita tahu banyak benefit dan keutungan yang didapatkan dari apa yang dilakukan .Tinggal bagaimana tentunya kita memprioritas bagaiamana pembiayaaan diterapkan dan bagaimana pendampingannya," ujarnya kepada awak media.

Ia mengatakan dalam hal ini BI tentunya mendukung semua kebijakan pemerintah dan hal ini memang ada di area kewenangan BI.

"Tentunya terkait dengan sektoril tapi bisa bekerjasama dalam kontek advokasi untuk ekaistensi riset- riset kita ," ucapnya.

BI juga masuk untuk membantu masyarakat dalam konteks mengatasi sosial ekonomi . Dari sisi ekonomi yang dibantu adalah bagaimana UMKM unggulan dan pondok pesantren mandiri dalam membantu pertumbuhan secara berkelanjutan dan inklusif .

"Dikatakan inklusif adalah bisa menjaring dan menyerap tenaga kerja , apa yang kita bantu tentunya adalah UMKM klaster- klaster yang mendukung kepada mandat Bi inflasi bagaimana pangan kita terus berkembang melalui UMKM dan produk kedepannya bisa membantu ekport kita," imbuhnya.

Jadi itulah yang merupakan kewenangan BI dan terbantu tentunya melalui produk barang jasa, ekport itu juga bertambah.

"Terkait dengan kita tidak mempunyai jaringan ekonomi nasional dan antar satu daerah yang saling terhubung.
Saya katakan ruang itu terbuka yang sekarang ini belum di manfaatkan secara maksimal," ujarny.

Hal itu pula yang harus dilihat kedepannya dan BI terus berkordinasi dengan lembaga terkait atas usul ini dan sudah disampaikan terutama kepada Menko perekonomian dan ini menjadi salah satu bagian dari pada perencanaan kebijakan kedepan.

"Karena perlu di ingat velue chain (rata nilai) tidak hanya pada global tapi bisa di bentuk di domestik. Inilah sebenarnya ruang untuk kita tingkatkan, " ujarnya.

Ia mengatakan sangat sepakat sekali dengan Gubernur Kalbat masalah daya saing dan menjadi catatan BI.

"Kedua masalah hilirasi dan kita tidak bisa mengeksport ro produk dan harus memberi nilai tambah, kecuali kita tidak akan mendapatkan tentunya income yang besar," ujarnya.

Ia katakan BI konteksnya dalam hal ini berkordinasi. Pesan yang di berikan oleh 45 kantor BI di Seluruh Indonesia adalah memberikan semacam masukan dan pandangan bagaimana desa mandiri bisa tumbuh dan sumber ekonomi bisa dibentuk oleh daerah melalui itu.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak