Berikut Penjelasan Pemkab Sekadau Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda

Pemerintah Daerah sependapat bahwa dalam penyusunan rancangan APBD tahun Anggaran 2020

Berikut Penjelasan Pemkab Sekadau Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YOUTUBE
Wakil Bupati Sekadau, Aloysius 

Berikut Penjelasan Pemkab Sekadau Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda

SEKADAU - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Sidang Paripurna Penjelasan Pemerintah Daerah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sekadau Terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Tentang Anggaran Pendapatan DAN Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sekadau, Selasa (24/9/2019).

Wakil bupati Sekadau, Aloysius mengatakan pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD merupakan suatu proses dalam rangka menjadikan rancangan perda APBD tahun Anggaran 2020 menjadi lebih baik dan lebih terfokus.

"Pemerintah Daerah sependapat bahwa dalam penyusunan rancangan APBD tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan secara rinci mengenai program dan kegiatan yang harus sinkron dengan KUA-PPAS, RKPD dan program prioritas pembangunan nasional," ujar Aloysius.

Berkenaan dengan proyeksi pendapatan daerah dalam APBD tahun Anggaran 2020, diakuinya terdapat kenaikan pendapatan terbesar jika dibandingkan dengan tahun 2019 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang datanya dari perencanaan yang telah diusulkan dan di aprove melalui sistem perencanaan DAK.

Baca: Gagal Bobol ATM, Seorang Pria Ditangkap Polsek Pelabuhan Ketapang

Baca: Dewan Sanggau Apresiasi Polres Sanggau Ungkap 22 Kasus dalam Operasi Panah 2019

"Terkait belanja daerah, pengalokasian belanja pegawai khususnya belanja gaji dan tunjangan tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun (TA 2017 sebesar Rp 186,9 milyar TA 2018 sebesar Rp 186,5 miliar dan TA 2019 sebesar Rp 182,0 milyar) kecuali penyesuaian terhadap kenaikan gaji dan tunjangan, gaji 13 dan gaji 14 yang merupakan kebijakan pemerintah pusat," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, alokasi belanja daerah oleh pemerintah daerah secara konsisten telah memenuhi alokasi minimal yaitu 10% dari dana pembangunan untuk alokasi dana desa, minimal 20 persen Anggaran untuk fungsi pendidikan (RAPBD TA 2020 sebesar 20,98 persen, minimal 10% anggaran untuk fungsi kesehatan (RAPBD TA 2020 sebesar 18,66 persen dan pengalokasian belanja modal dalam RAPBD TA 2020 sebesar 31,90 persen.

"Terhadap evaluasi pengalokasian belanja barang dan jasa, pemerintah terus melakukan efisiensi, namun capaian efisiensi belum memenuhi harapan seiring membesarnya dari tahun ke tahun pengalokasian belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (TA 2017 sebesar Rp 23,4 milyar, TA 2018 sebesar Rp 27,9 milyar dan TA 2019 sebesar Rp 30,6 milyar," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan pemerintah daerah terus berusaha untuk lebih meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sekadau dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan Corp Basic setiap SKPD.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved