Dr Erdi : Acuan Kerja Pemerintah Harus Berdasarkan UU untuk Mencari Asal Usul Karhutla

Aturan itu ada dan sudah di buat mulai dari UU 41 sampailah peraturan Gubernur itulah aturannya

Dr Erdi : Acuan Kerja Pemerintah Harus Berdasarkan UU untuk Mencari Asal Usul Karhutla
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Pengamat politik dari FISIP Untan, Dr Erdi 

Dr Erdi : Acuan Kerja Pemerintah Harus Berdasarkan UU untuk Mencari Asal Usul Karhutla

PONTIANAK -  Pengamat kebijakan Publik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Dr Erdi mengomentari terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat yang masih saja belum terselesaikan.

Ia mengatakan pemerintah harus bekerja merujuk pada aturan yang sudah dimuat dalam peraturan perundangan.

"Jadi dasar bertindaknya pemerintah pada sebuah aturan. Aturan itu ada dan sudah di buat mulai dari UU 41 sampailah peraturan Gubernur itulah aturannya," ujar Erdi, Senin (16/9/2019).

Ia mengatakan sebelum penyegelan dilakukan asal usul kebakaran mesti jelas.

"Jadi sebelumnya bisa dicocokan masalah nya dengan aturan yang ada .Dimana titik yang dilanggarnya . Semua harus cocok dan connect bahwa pasal yang dilanggarnya dimana dan dalam ketentuan apa ," ujarnya.

Baca: Karhutla, Polisi Segel PT. GMU di Sintang

Baca: Gubernur Sutarmidji Tindak Tegas, Lima Perusahaan Diajukan Pencabutan Izin Karena Karhutla

Dalam kondisi saat ini asal usul api itu menjadi sesuatu yang akhirnya menyulitkan semua orang dan kemungkinan dalam kekeringan tingkat tinggi seperti ini api atau kebakaran itu sesuatu yang bisa terjadi kapan saja.

Ia mengatakan tingkat kesulitan dalam pemadaman api juga perhitungan.

"Jika perusahaan sudah berusaha untuk tidak terbakar, tapi ketika tingkat kemungkinan terbakarnya tinggi seperti ini maka yang harus dilakukan pemerintah sebwlum penyegelan adalah mencari asal usul api dari mana," ujarnya.

Dalam hal seperti untuk melakukan pemantauan bisa menggunakan satelit sehingga tingkat kerawanan bisa di pantau .

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved