Bawaslu Akan Laporkan KPU Kalbar ke DKPP, Buntut Kasus Duo Hendri Gerindra

Bawaslu Kalbar menilai jika penetapan Cok Hendri Ramapon sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar terpilih periode 2019-2024

Bawaslu Akan Laporkan KPU Kalbar ke DKPP, Buntut Kasus Duo Hendri Gerindra
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Ketua Bawasalu Kalbar, Ruhermansyah 

Bawaslu Akan Laporkan KPU Kalbar ke DKPP, Buntut Kasus Duo Hendri Gerindra

PONTIANAK - Bawaslu Kalbar menilai jika penetapan Cok Hendri Ramapon sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar terpilih periode 2019-2024 oleh KPU Kalbar di Jakarta bertentangan dengan PKPU.

Hal ini lantaran, Bawaslu menilai jika seharusnya penetapan Anggota DPRD terpilih dilakukan secara terbuka.

"Bahwa Bawaslu Kalbar akan menyampaikan laporan perkembangan terhadap sikap KPU Kalbar kepada Bawaslu RI yang telah melaksanakan rapat pleno tertutup dimana hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang harus dilakukan secara terbuka," kata Ketua Bawaslu, Ruhermansyah sesuai rilis tertulis yang diterima Tribun Pontianak.co.id

Diungkapkannya, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 97 huruf e angka 3 yang berbunyi : Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas : putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota.

Diterangkanya pula, bahwa terkait pertanyaan masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 464 yang berbunyi : Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

"Terkait hal tersebut adalah keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia," jelasnya.

Ia pun menerangkan, bahwa setiap Peserta Pemilu atau warga negara memiliki hak untuk menyampaikan keberatan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, maka terkait hal tersebut Peserta Pemilu atau warga negara dipersilahkan untuk menempuh jalur yang sudah tersedia tersebut.

Baca: Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon Bersyukur Kliennya Kembali Ditetapkan KPU Kalbar

Baca: Merasa Diganti Diam-diam, Hendri Makaluasc Akan Seret KPU Kalbar ke Ranah Hukum

Baca: Tutup Jambore Lingkungan Hidup, Hendri: Mohon Dukungan untuk Menghijaukan Kembali Eks Tambang Emas

Diberitakan sebelumnya, KPU Kalbar melakukan pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 48/PL.01.9-Kpt/61/prov/IX/2019 tentang perubahan atas keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kalbar dalam Pemilu 2019.

Hal ini tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Kalbar nomor : 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 yang ditandatangani Ketua KPU Kalbar Ramdan, di Jakarta pada 11 September 2019.

Dengan ini, Hendri Makaluasc yang sebelumnya ditetapkan KPU Kalbar sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar terpilih dari Partai Gerindra hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penetapan kursi partai politik dan calon anggotan DPRD Kalbar dalam pemilu tahun 2019 tindaklanjut putusan Bawaslu RI di Aula KPU Kalbar, Kamis (05/09/2019) di batalkan.

Dan caleg sebelumnya yang diganti Hendri Makaluasc, yakni Cok Hendri Ramapon dari Partai yang sama kembali ditetapkan KPU Kalbar sebagai caleg terpilih.

Divisi Hukum KPU Kalbar, Mujiyo saat dikonfirmasi engan banyak berkomentar.

Diterangkannya jika terkait hal tersebut menjadi kewenangan Ketua KPU Kalbar Ramdan untuk menjelaskan. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved