Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan
Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan
Penulis: Syahroni | Editor: Nasaruddin
lihat foto
Ia mengapresiasi Kabupaten Sanggau, karena pemerintahan sudah mengajukan lima perusahaan untuk dicabut izinnya.
"Saye setuju dan sangat apresiasi Pemkab Sanggau, walaupun kewenangan ada pada kementerian tapi pengusulan itu penting," tegasnya.
Ia menunggu keberanian Ketapang, Kayong dan Kubu Raya apakah berani mengajukan untuk pencabutan izin perusahaan yang ada.
Selanjutnya ia akan memberikan sanksi yang akan memberikan efek jera. Midji tidak sekedar menggertak, tapi ia akan lakukan.
Saat ini ada 103 perusahaan yang diberikan peringatan dan lebih dari 40 perusahaan disegel. Kemudian ada lima yang diajukan pencabutan izin dan empat perusahaan akan masuk ranah pidana.
Selain itu, ada 15 perusahaan yang diberi sanksi administratif dengan dilarang memanfaatkan lahannya. Ia menegaskan serius menangani ini dan memberikan tindakan maksimal.
"Kite hanya sebatas mengusulkan dan selebihnya gubernur tidak diberikan kewenangan, sehingga kite buat aturan gubernur sendiri dan tahun depan akan membuat Perda," ucap Midji.
Tahun depan, akan disiapkan Perdanya, ia pastikan didalam Perda itu dimasukan biaya pemadaman Karhutla yang berada di konsesi lahan HTI atau perkebunan akan dibebankan pada perusahaan dimana titik api berada.
"Kemudian saye pastikan, seluruh peralatan, seluruh personel perushaaan untuk penanganan Karhutla harus tersedia sesuai standar," tegasnya.
Kemudian sebagai pengarah Badan Restorasi Gambut, ia akan mengevaluasi pekerjaan badan restorasi gambut. Karena selama ini pekerjaan sudah ada dikerjakan, tapi tidak ada dampak pengurangan Karhutla.
"Ini harus kita kaji kembali dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Ketika lahan gambut terbakar, ingin memadamkannya dengan air yang tanggung maka asap semakin pekat. Satu-satunya yang bisa menghilangkan asap kebakaran gambut hanya ujan tidak ada cara lain," ujar Midji.
Ia juga meminta Kayong, Ketapang, Kubu Raya, kepala daerahnya tetap berada ditempat. Apa yang terjadi terkait Karhutla harus ditangani secara maksimal, jangan dibiarkan.
"Ini saye bicare sebagai wakil pemerintah pusat yang ade didaerah," pungkasnya.
