Sidak Pelayanan Disdukcapil, Edi Kamtono: Memastikan Masyarakat Terlayani dengan Baik

Edi Kamtono menjelaskan ia secara rutin berkunjung ke Disdukcapil melihat pelayanan terhadap masyarakat

Sidak Pelayanan Disdukcapil, Edi Kamtono: Memastikan Masyarakat Terlayani dengan Baik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melakukan Sidak pelayanan Disdukcapil, Rabu (11/9/2019). 

Sidak Pelayanan Disdukcapil, Edi Kamtono: Memastikan Masyarakat Terlayani dengan Baik

PONTIANAK - Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) selalu menjadi sorotan ditengah masyarakat, hal itu wajar lantaran semua urusan administrasi mengenai kependudukan dilakukan disana.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pelayanan di Kantor Disdukcapil, guna memastikan pelayanan sesuai dengan aturan dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Saat diwawancarai setelah meninjau seluruh pelayanan dan berbincang langsung bersama masyarakat, Edi Kamtono menjelaskan ia secara rutin berkunjung ke Disdukcapil melihat pelayanan terhadap masyarakat.

"Kita saksikan memang dari sisi ruangan sudah memadai, tetapi waktu-waktu tertentu membludak sehingga menyebabkan beberapa ruangan padat," ucap Edi Rusdi Kamtono, Rabu (11/9/2019).

Baca: Kemenkum HAM Kalbar Gencarkan Sidak HP Dalam Lapas

Baca: Apakah Berdosa Orangtua Membiarkan Anak Perempuan Tak Berhijab? Ini Jawaban Ustadz Abdul Somad

Ia menegaskan keluhan masyarakat setelah berbincang langsung memang menganai layanan pencetakan KTP-el , sedangkan layanan lainnya normal dan tidak ada kendala asalkan persyaratan lengkap.

Mengenai pelayanan KTP-el sepenuhnya bukanlah wewenang dari pemerintah daerah, pasalnya ketersediaan blanko merupakan wewenang dari pemerintah pusat khususnya Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Berkaitan dengan KTP-el, kita ini ada keterbatasan ketersediaan blanko. Blanko ini didrop pemerintah pusat dan kita harus ambil sendiri. Dua hari lalu kita baru mendapat 500 blanko dari 16 ribu yang dibutuhkan," ucapnya.

Lanjut disampaikannya, pemerintah pusat beberapa waktu lalu menyediakan 18 juta blanko dan disebarkan 34 provinsi, kemudian tersisa sekitar 300 ribu blanko dan dibagi lagi 34 provinsi sehingga Pontianak hanya mendapatkan 500 blanko.

"Kita bisa bayangkan besarnya kebutuhan blanko KTP-el. Kota Pontianak saja, anak yang memasuki usia 17 tahun dan wajib KTP setiap tahun rata-rata12 ribu jiwa. Belum lagi termasuk warga pindahan, kehilangan KTP, rusak dan sebagainya. Diperkirakan 14 ribu setiap tahun. Sementara blanko itu terbatas dari pusat. Setiap hari mesin cetak hanya mampu mencetak 250 blanko KTP el," ujarnya.

Baca: Karhutla Ancam Kawasan Hutan Lindung di Kayong Utara

Untuk solusi sementara, dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanda Penduduk sebagai pengganti KTP-el sambil menunggu antrian datangnya blanko KTP-el.

Berkaitan dengan antrian, diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan untuk mengurus BPJS, untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, urusan Visa, dan sebagainya yang memang benar-benar membutuhkan KTP-el.

"Yang jadi permasalahan juga, KTP-el yang sudah kita cetak dan distribusikan ke kelurahan-kelurahan tetapi tidak diambil-ambil oleh warga bersangkutan. Untuk itu saya menyarankan Disdukcapil membuat akun Disdukcapil Info yang isinya menginformasikan KTP-el yang sudah dicetak," ujarnya.

Ia menegaskan harus terus berinovasi agar pelayanan semakin cepat, warga juga terlayani dengan baik. Kendala lainnya saat perekaman itu ternyata tidak valid sehingga tidak bisa dicetak seperti irish mata dan finger print.  Kita harus berinovasi agar pelayanan semakin mudah dan cepat.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved