Kuota KPR Subsidi Habis, Sukiryanto: Developer Kalbar Terancam Tak Mampu Bayar Bank

Dari pengembang, tdak bisa merealisasikan akad KPR maka akan mengganggu cash flow perusahaannya. Pengembang tentu akan menyetop dulu proyeknya

Kuota KPR Subsidi Habis, Sukiryanto: Developer Kalbar Terancam Tak Mampu Bayar Bank
TRIBUN/FILE
Wasekjen DPP REI RI sekaligus Anggota DPD Terpilih Sukiryanto berdiskusi bersama Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Jumat (6/9/2019). Sukiryanto menyebutkan masalah pembiayaan FLPP yang saat ini kuotanya telah habis menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri properti dan program sejuta rumah di tahun 2019. 

“Diperkirakan 90 persen pengembang di Kalimantan Barat pada Oktober 2019 tidak mampu membayar bunga kredit pemilikan lahan (KPL) dan kredit konstruksi (KYG) khususnya pada BTN,” jelas Sukiryanto.

Berdasarkan informasi dari DPD REI Kalbar sendiri pada Bulan Juni 2019 usulan penambahan Kuota FLPP sebanyak 3.500 unit tambahan.

Sementara rumah yang sudah terbangun dan belum bisa akad KPR berjumlah 2.605 unit yang dibangun anggota REI Kalimantan Barat.

“Usulan ini sudah disampaikan kepada DPP REI dan Kementerian PUPR sudah menyurati Kementerian Keuangan untuk menambah kuota KPR FLPP sebesar Rp 8,6 triliun atau setara untuk membiayai 80 ribu hingga 100 ribu unit rumah untuk anggota REI se-Indonesia,” rinci Sukiryanto.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan kouta FLPP pada APBN 2019 sebanyak 68.868 unit. Adapun tambahan kuota FLPP ditahun 2019 yang diusulkan 140 ribu unit dan masih dalam pengkajian Kementerian Keuangan melalui mekanisme APBN-Perubahan hingga waktu yang tidak pasti.

Menurutnya pula masalah ini menjadi penghalang pemerintah untuk menekan angka kebutuhan atau backlog rumah rakyat. Saat ini diperkirakan angka backlog pada 2019 mencapai 11,3 juta unit. Untuk Kalbar saja jumlahnya sekitar 93 ribu unit.

“Pengembang sebagai ujung tombak Nawacita Presiden tentu merasa kecewa terkait kuota FLPP yang dijanjikan. Dengan kondisi seperti ini mohon pertimbangan kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden untuk mencarikan solusi kongkrit dengan menambah kuota FLPP,” kata Sukiryanto.

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved