PMKRI Bengkayang Angkat Suara Sikapi OTT Bupati Suryadman Gidot

Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bengkayang Sanctus Stanislaus Kostka

PMKRI Bengkayang Angkat Suara Sikapi OTT Bupati Suryadman Gidot
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua PMKRI Cabang Bengkayang Sanctus Stanislaus Kostka, Paulina Ofensia Manu 

PMKRI Bengkayang Angkat Suara Sikapi OTT Bupati Suryadman Gidot

BENGKAYANG - Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bengkayang Sanctus Stanislaus Kostka mengapresiasi langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot beserta 2 pejabat daerah lainnya.

Yaitu Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Selasa (3/9/2019) sekitar pukul 16.00 WIB di Mess Daerah Kabupaten Bengkayang, Jalan Karya Baru II Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, PMKRI Cabang Bengkayang mengeluarkan pernyataan sikap di antaranya memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kami meminta agar KPK tidak terintervensi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya," kata Ketua PMKRI Cabang Bengkayang
Sanctus Stanislaus Kostka, Paulina Ofensia Manu, Rabu (4/9/2019).

PMKRI Cabang Bengkayang mendorong KPK dalam penegakan hukum di Bengkayang harus dilakukan dengan tuntas dan tidak tebang pilih.

Baca: Pasca OTT Ruang Kerja Bupati Bengkayang Disegel KPK Bersama Dua Ruang Kerja Kepala Dinas Lainnya

Baca: Kasus OTT, Wabup Bengkayang Hanya Tahu Bupati Gi‎dot Berangkat ke Pontianak

Baca: Profil Bupati Bengkayang Suryadman Gidot: Terjaring OTT KPK di Pontianak, Awali Karir Sebagai Guru

Meminta agar transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan melawan hukum sehingga merugikan banyak pihak.

Mendorong DPRD Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan perannya sebagai kontrol pembangunan yang dijalankan oleh pejabat eksekutif.

Mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar menjauhi tindakan korupsi, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita pendiri Bangsa.

Halaman
1234
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved