Pengamat Yulius Yohanes Nilai Setahun Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan Banyak Pencitraan
Yulius Yohanes menilai jika ditahun pertama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Midji-Norsan terlalu banyak membuat pencitraan
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Madrosid
Pengamat Yulius Yohanes Nilai Setahun Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan Banyak Pencitraan
PONTIANAK - Pengamat Politik Untan, Yulius Yohanes menilai jika ditahun pertama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Midji-Norsan terlalu banyak membuat pencitraan.
Ia pun memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Kalbar dibawah kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan.
"Komunikasi politik yang di bangun lebih banyak pencitraan, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Itu yang saya nilai kurang positif," katanya, Jumat (30/08/2019).
Menurut Yulius, agar Midji-Norsan dapat menjalankan program kerja, visi dan misi serta janji politik, sangat penting untuk memperbaiki pola komunikasi politiknya.
Baca: Sutarmidji-Norsan Tingkatkan Anggaran Pembangunan Jalan 600 Persen Tahun 2020
Baca: Jelang Setahun Kepemimpinan, Suyanto Nilai Sutarmidji-Ria Norsan Telah Realisasikan Janji
Baca: Pengabdian Kepada Masyarakat, Dosen Fakultas Kehutanan UNTAN Pontianak Kembangkan Budidata Madu
Begitu juga dengan kinerja para birokrat, yang menjalankan secara teknis kebijakan kepala daerah.
"Saya pikir gubernur dan wakilnya harus melalukan evaluasi kinerja di internal pemerintah daerah, di samping komunikasi politik yang di bangun dengan lembaga lain dan masyarakat, harus humanis kalau tidak, justru akan mempersulit tugas kepala daerah ke depan, dalam merealisasikan visi misi dan program kerja yang menjadi acuan kerjanya," tuturnya.
Ia pun menerangkan, jika janji politik harus ditunaikan Midji-Norsan sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalbar.
Misalnya saja, pemekaran Provinsi Kapuas Raya, yang menjadi agenda besar dan harapan masyarakat di wilayah timur Kalbar. Janji politik ini menurutnya, masih sulit untuk direalisasikan.
"Dan untuk pemekaran Kapuas Raya saya pikir sulit, karena negara tengah fokus untuk pemindahan ibu kota negara, bisa tidak tergantung keuangan negara. Maka harusnya gubernur, proaktif dan memperhatikan etika komunikasi untuk melakukan upaya yang kongkrit berdasarkan mekanisme berdasarksn ketentuan yang jelas," katanya.
Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update