Dayak di PBB Desak Dilakukannya Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Dayak di PBB Desak Dilakukannya Dialog Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

PONTIANAK – Perwakilan Tetap Penduduk Pribumi Suku Dayak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Andrew Ambrose Atama Katama, mendesak Pemerintah Republik Indonesia, segera menggelar dialog khusus di kalangan Suku Dayak, sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Waktu ketemu di New York, belum lama ini, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bambang Brojonegoro, sudah menyanggupi dialog khusus dengan etnis Dayak. Saya sekarang terus berkoordinasi dengan Jakarta,” kata Andrew Ambrose Atama Katama dari New York, Amerika Serikat, Rabu 28 Agustus 2019 pagi sesuai rilis diterima Tribunpontianak.co.id.

Menurut Andrew Ambrose Atama Katama, dialog dengan pihak Kantor Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, tetap di bawah koordinasi Perwakilan Tetap Penduduk Pribumi Suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca: Nasib ASN Dampak Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Inilah Kuota CPNS & P3K/PPPK 2019

Baca: Daftar 10 Negara Pernah Memindahkan Ibu Kota, Terjadi di Negara Benua Eropa, Asia, Afrika & Amerika

Karena pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, bukan saja berdampak terhadap orang Dayak di Indonesia.

Tapi juga dampaknya dalam berbagai aspek akan dialami Suku Dayak di Federasi Malaysia dan Brunei Darussalam.

Diungkapkan Andrew Ambrose Atama Katama, secara umum sangat positif pemindahan IKN Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Tapi kalau tidak dibarengi sebuah design pembangunan yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat Suku Dayak, maka tetap akan ada benturan peradaban sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekosistem yang bisa merugikan semua pihak.

Bukan saja di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan Brunei Darussalam di Pulau Dayak.

Masyarakat Suku Dayak menuntut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, agar mereka dilibatkan dalam aspek teknis perencanaan dan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Perumus Seminar Internasional dan Ekspedisi Napak Tilas Damai Tumbang Anoi 1894 tahun 2019, Dr Yulius Yohanes, M.Si usai diterima Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs Akmal Malik, M.Si di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

Yulius Yohanes, saat diterima Akmal Malik, didampingi panitia lainnya, yaitu Lawadi Nusah dan Aju.

Sementara Ketua Panitia, Dr Drs Dagut Herman Djunas, SH, MT, dan Sekretaris Panitia, Drs Demud Anggen, kendatipun sempat berada di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, namun berhalangan hadir, karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan di Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai izin Polisi Republik Indonesia (Polri), pukul 08.00 - 12.00 WIB, Kamis 29 Agustus 2019, sekitar 300-an orang dari Gerakan Dayak Nasional (GDN) mewakili 5 provinsi di Kalimantan dipimpin Dr Drs Nicodemus R Toun, MM, menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Istana Negara, Jakarta.

Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo, untuk menunjukkan kemauan politiknya mengakomodir putera-puteri terbaik Suku Dayak, agar dilibatkan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat pusat, setelah dilantik periode kedua, 20 Oktober 2019.

Tuntutan pelibatan, menurut Yulius Yohanes, agar tidak terjadi benturan peradaban dalam tahapan teknis perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ke Kalimantan, dan terjaminnya hak-hak masyarakat Adat Suku Dayak sebagai penduduk pribumi, sebagaimana digariskan di dalam Deklarasi Hak-hak Penduduk Pribumi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007.

Dikatakan Yulius Yohanes, tujuan dari pembangunan menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial bagi segenap lapisan masyarakat.

Baca: Sekolah Adat Suku Dayak Kantu di Kapuas Hulu Diresmikan, Hal-hal Ini Jadi Tujuan

Baca: Rapat Kerja Pentas Seni Budaya Dayak Pameran DAD di Ketapang