Dayak di PBB Desak Dilakukannya Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Perwakilan Tetap Penduduk Pribumi Suku Dayak Perserikatan Bangs-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Andrew Ambrose Atama Katama

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik, menerima dokumen Protokol Tumbang Anoi 2019 dari Dr Yulius Yohanes, M.Si, Ketua Tim Perumus, di Kantor Kemengari Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2019. IST 

Dayak di PBB Desak Dilakukannya Dialog Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

PONTIANAK – Perwakilan Tetap Penduduk Pribumi Suku Dayak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Andrew Ambrose Atama Katama, mendesak Pemerintah Republik Indonesia, segera menggelar dialog khusus di kalangan Suku Dayak, sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Waktu ketemu di New York, belum lama ini, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bambang Brojonegoro, sudah menyanggupi dialog khusus dengan etnis Dayak. Saya sekarang terus berkoordinasi dengan Jakarta,” kata Andrew Ambrose Atama Katama dari New York, Amerika Serikat, Rabu 28 Agustus 2019 pagi sesuai rilis diterima Tribunpontianak.co.id.

Menurut Andrew Ambrose Atama Katama, dialog dengan pihak Kantor Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, tetap di bawah koordinasi Perwakilan Tetap Penduduk Pribumi Suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca: Nasib ASN Dampak Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Inilah Kuota CPNS & P3K/PPPK 2019

Baca: Daftar 10 Negara Pernah Memindahkan Ibu Kota, Terjadi di Negara Benua Eropa, Asia, Afrika & Amerika

Karena pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, bukan saja berdampak terhadap orang Dayak di Indonesia.

Tapi juga dampaknya dalam berbagai aspek akan dialami Suku Dayak di Federasi Malaysia dan Brunei Darussalam.

Diungkapkan Andrew Ambrose Atama Katama, secara umum sangat positif pemindahan IKN Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Tapi kalau tidak dibarengi sebuah design pembangunan yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat Suku Dayak, maka tetap akan ada benturan peradaban sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekosistem yang bisa merugikan semua pihak.

Bukan saja di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan Brunei Darussalam di Pulau Dayak.

Masyarakat Suku Dayak menuntut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, agar mereka dilibatkan dalam aspek teknis perencanaan dan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved