Desa Mandiri Kalbar Penuhi 17 Indikator yang Ringan

Fokus saja mengelola DD itu untuk menciptakan Desa Mandiri,” kata Sutarmidji.

Desa Mandiri Kalbar Penuhi 17 Indikator yang Ringan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji 

Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Setidaknya terdapat 52 indikator Desa Mandiri dan 17 di antaranya lebih ringan dan dapat dipenuhi menggunakan Dana Desa (DD). Sisanya menggunakan APBD. Olehkarenanya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Pemerintah Desa (Pemdes) tidak khawatir menyimpang dalam mengelola DD.

“Panduannya ada, peruntukannya jelas untuk apa saja, pertanggungjawabannya pun tidak repot. Fokus saja mengelola DD itu untuk menciptakan Desa Mandiri,” kata Sutarmidji, beberapa waktu lalu.

Midji sapaan akrabnya mengatakan, DD itu bukan untuk memenuhi semua indikator Desa Mandiri. Tetapi yang ringan-ringan saja. “Seperti PAUD, Posyandu, Lapangan Olahraga. Saya yakin, sebelum lima tahun itu bisa selesai,” ucapnya.

Baca: Mantap, Kalbar Akan Miliki 86 Desa Mandiri, Dewan Sebut Kerja Keras Gubernur Lama

Baca: Diduga Gizi Buruk, Kondisi Bocah Asal Sungai Kakap Ini Memperihatinkan

Baca: Petani Sayuran di Pontianak Utara Mengeluh, Harga Anjlok Sampai Berutang Beli Pupuk

Menurutnya, DD tidak akan mungkin memenuhi semua indikator Desa Mandiri. “Itu tidak akan mungkin. Sampai kiamat pun tidak bakalan selesai,” ujar Midji.

Olehkarenanya, kata Midji, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) wajib mendukung upaya mewujudkan Desa Mandiri. “Harus mau mendukung itu,” tegasnya.

Dukungan tersebut misalnya mengarhkan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk memenuhi 15 indikator Desa Mandiri. “Kalau indikator yang berat-berat biarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang menyelesaikannya,” tutur Midji.

Ia mengungkapkan, Pemprov Kalbar bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura untuk memenuhi 15 indikator Desa Mandiri yang tidak mungkin selesai dengan DD.

“Polri bisa memenuhi dua indikator. TNI bisa kerja bhakti, karena mereka mempunyai peralatan untuk membuka keterisolasian suatu desa dan alat untuk penyediaan air bersih dengan mengebor tanah sampai kedalaman 200 meter,” papar Midji.

Jika upaya memenuhi semua indikator Desa Mandiri terkordinir dengan baik antara Pemdes,
Pemkab, Pemprov, TNI dan Polri niscaya tidak ada lagi cerita penyimpangan DD. “Perekonomian desa pun akan kuat dan gampang,” tutur Midji.

Masyarakat bisa menikmati hasil dari upaya seriusnya sendiri melalui pengelolaan BUMDes yang baik. “Kesejahteraan masyarakat di desa itu akan meningkat, anak cucu mereka akan bahagia,” pungkas Midji.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved