Pilkada 2020, Bawaslu Konsolidasikan Aspek yang Rawan

Tapi lepas dari itu sebetulnya karena ini UU Pilkada Nomor 10 tahun 2017 kewenangan Bawaslu tidak sekuat seperti pemilu,

Pilkada 2020, Bawaslu Konsolidasikan Aspek yang Rawan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza. 

Pilkada 2020, Bawaslu Konsolidasikan Aspek yang Rawan

PONTIANAK – Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangka jika untuk pilkada 2020 pihaknya mengkonsolidasikan aspek yang rawan.

"Sejauh ini kita memang sedang mengkonsolidasikan aspek apa saja yang rawan, ini baru akan dilaksanakan persiapan pengawasan pilkada serentak baru pada akhir minggu ini," kata Faisal Riza, Rabu (21/08/2019).

Namun, ia menyoroti juga terkait peraturan dalam UU Pilkada.

Baca: Tingkatkan Kualitas Produk Kerajinan, Dekranaada Gelar Pelatihan Membatik

Baca: Meriahkan HUT ke-3, Lucky Seven Gelar Konser Mini

"Tapi lepas dari itu sebetulnya karena ini UU Pilkada Nomor 10 tahun 2017 kewenangan Bawaslu tidak sekuat seperti pemilu," terang Faisal Riza.

"Kewenangannya tidak bisa sampai memutus pelanggaran administrasi, hanya merekomendasikan dan publik harus menyadari itu karena UU Pilkada berbeda. Didalam UU Pilkada disebutkan Panwas, padahal di Kabupaten Kota sudah menjadi Badan Pengawas, ini menurut saya jadi catatan yang sekarang ada proses judicial review di MK," tukas Faisal Riza.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved