Jelang Hari Kemerdekaan, Solar Mulai Langka di Ngabang

Kelangkaan BBM jenis solar di SPBU Ngabang mulai dirasakan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang berbahan bakar Solar

Jelang Hari Kemerdekaan, Solar Mulai Langka di Ngabang
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana SPBU di Pulau Bendu Ngabang -- 

Jelang Hari Kemerdekaan, Solar Mulai Langka di Ngabang

LANDAK - Kelangkaan BBM jenis solar di SPBU Ngabang mulai dirasakan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang berbahan bakar Solar beberapa hari terakhir.

Akibatnya, menghambat proses transportasi jasa angkutan orang dan barang. Informasi yang dihimpun, sudah hampir satu bulan solar susah didapat di beberapa SPBU di Ngabang.

Dalam seminggu, hanya dua kali dapat mengisi minyak solar di SPBU. "Itu pun harus mengantri dari subuh agar kebagian solar, dan banyak waktu yang terbuang untuk antri minyak solar," cerita Agus satu diantara sopir.

Mengantisipasi hal tersebut, Kapolsek Ngabang Kompol B Sembiring SH menerjunkan anggotanya untuk patroli di SPBU.

Serta memberikan himbauan terhadap para pembeli solar agar tertib antrian, mengingatkan kepada pengelola SPBU agar selektif sesuai Surat Ijin yang telah dikeluarkan Dinas Pertamben Landak.

Baca: Beri Motivasi, Muspika Menyuke Lakukan Kunjungan Pada Peserta Paskibra 2019

Baca: FAKTA Hotman Paris Vs Farhat Abbas - Saling Lapor Polisi, Skandal Ikan Asin Jilid II & Video Asusila

Baca: TRIBUNWIKI: 10 Tempat Wisata Favorit di Kota Pontianak

"Kepada masyarakat diimbau agar tidak melakukan pengangkutan mau pun penimbunan BBM, karena dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), Bahan Bakar Minyak (BBM)," imbau B Sembiring.

Kemudian, setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas.

Dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar. Sama halnya dengan penyimpanan, untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan.

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40 miliar.

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved