Cari Solusi Bersama Terkait Daun Kratom, Sutarmidji Bertemu Pihak Kemenko Polhukam RI

Serta jangan sampai disatu sisi melarang tapi solusinya tidak ada bagi para petani khususnya.

Cari Solusi Bersama Terkait Daun Kratom, Sutarmidji Bertemu Pihak Kemenko Polhukam RI
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji 

Cari Solusi Bersama Terkait Daun Kratom, Sutarmidji Bertemu Pihak Kemenko Polhukam RI

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji melalukan diskusi bersama Asisten Deputi I/V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Brigjen TNI Gamal Haryo Putro bersama stafnya usai melakukan kunjungan kerja, ke Kabupaten Kapuas Hulu, untuk meninjau langsung pabrik daun kratom (Purik) milik pengusaha Kratom di Kecamatan Kalis.

Baca: Berikut Sinopsis Petualangan Dora and the Lost City of Gold

Baca: Detik-detik 3 Polisi Terbakar saat Amankan Aksi Demo Mahasiswa, Korban Dilarikan ke RS Polri

Dari diskusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari solusi dan akan ada pertemuan lanjutan setelah ini.

Sutarmidji mengatakan bahwa hal yang di diskusikan adalah masalah dau kratom untuk mencari solusi. Serta jangan sampai disatu sisi melarang tapi solusinya tidak ada bagi para petani khususnya.

"Jangan juga dadakan harus ada masa masa transisinya sambil dilakukan penelitian - penelitian," ujar H Sutarmidji setelah  melalukan diskusi bersama pihak Asisten Deputi I/V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Brigjen TNI Gamal Haryo Putro bersama stafnya, di Ruang Lfaja 2 Kantor Gubernur Kalbar, kamis (15/8/2019).

Sutarmidji mengatakan, harus melihat jenisnya juga untuk ganja memang dilarang, dan kratom juga akan dilarang.

"Lihat jenis daun Kratom memang mengandung zat adektif tapi zat adektif manfaatnya apa. Misanya bisa saja mereka mengkonsumsi ganja dan pengaruhnya pada daya pikir drastis berubah jika menggunakan sabu. Tapi kenapa kratom tidak langsung mempengaruhi prilaku orang pada saat itu," tambah H Sutarmidji.

Baca: Oknum Camat Yang Tersandung Kasus Cabul Belum Ditahan, Ini Penjelasan Prayitno

Hal ini yang harus ditelit, kata dia. Sehingga ada perlakuan. Ia mengatakan ada usulan dari Kemenkes membicarakan hasil kajian dalam waktu 3 ,4 5 tahun harus benar-benar.

"Tapi kita lakukan juga upaya penelitian dan manfaatnya dan lain sebagaianya .
Kemudian mungkin ada diversifikasi masyarkaat harusnya kegiatan ekonominya ini sehingga dia tidak lagi atau mungkin ada suatu kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi dari daun kratom," jelasnya.

Pertemuannya dengan pihak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan masih dalam tahap diskusi untuk di carikan solusis.

" Sayang ini bahan jenis obat .Kalau misal ini untuk terapi orang ketergantungan zat adektif lain. Kemudian di ubah dalam bentu obat kapsul dan sebagainya saya rasa bisa lebih bagus," ujarnya.

Ia mengatakan kalau di negara Amerika sendiri kalau sudah skala obat dalam bentuk bubuk bisa sekitar 40 dolar atau sekitar 600 ribu.

"Kemudian terkait dengan pengaruh dari masyarakat yang mengolahnya yang mengasilkan debu-debu dan sebagainya akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan nanti akan ada pertemuan lanjutan ," ujarnya .

Ia mengatakan terkait dengan masa transisinya dengan waktu 4 tahun itu mulai dari kapan. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian penggantinya apa itu yang harus di pikirkan supaya masa transisinya jangan ada lagi begini begitu.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved