Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno Harap BI dan OJK Tegas Terhadap Fintech

Untuk mengatasi hal ini, ada ide yang disampaikan oleh tim Komisi XI yaitu penyelanggaraan financial technology ini harus dihubungkan kepada perbankan

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno Harap BI dan OJK Tegas Terhadap Fintech
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MIA MONICA
Foto bersama narasumber dan peserta usai kegiatan seminar dan dialog ekonomi digital dengan tema kebanksentralan serta tantangan dan peluang dalam era ekonomi digital di Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Santo Thomas Kubu Raya, Rabu (14/8/2019) 

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno Harap BI dan OJK Tegas Terhadap Fintech

PONTIANAK - Bank Indoneisa (BI) mengadakan kegiatan seminar dan dialog ekonomi digital dengan tema kebanksentralan serta tantangan dan peluang dalam era ekonomi digital di Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Santo Thomas Kubu Raya, Rabu (14/8).

Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Kalbar, G Michael Jeno yang menjadi salah satu narasumber mengatakan saat di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat sedang menghadapi banyaknya penyalahagunaan teknologi fintech.

“Saat ini sedang trendnya fintech. Dari komisi XI sebenarnya memang selalu mengkritisi tentang ini. Karena BI tidak mengatur dan OJK tidak mengeluarkan izin. Sehingga hal ini masih abu-abu, yang mengelola fintech ini siapa ? OJK bagian mana, BI bagian mana,” Kata Michael kepada Tribun Pontianak.

Ia mengatakan saat ini sudah seharusnya ada ketegasan baik dari OJK maupun Bank Indonesia.

Baca: Michael Jeno Imbau masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu

Baca: Michael Jeno Percaya FRKP dapat Maksimalkan Bantuan Satu Unit Ambulan Untuk Layani Masyarakat

“Mungkin dari OJK membuat regulasi-regulasi yang lebih komprehensif atau yang lebih terintegratif. Karena Fintech ini kan masifnya luar biasa sampai-sampai disalahgunakan sehingga banyak menimbulkan banyak korban. Nah kita tidak mau hal ini berlarut-larut,” ucapnya.

Untuk mengatasi hal ini, ada ide yang disampaikan oleh tim Komisi XI yaitu penyelanggaraan financial technology ini harus dihubungkan kepada perbankan.

Bank Indonesia sendiri memiliki peran menjaga nilai rupiah dan menjaga inflasi.

“Kalau fintech sudah terhubung dengan perbankan jadi relatif lebih aman, nah jika tidak terkait maka akan berbahaya. Fintech ini kan jumlahnya banyak sekali, walaupun perputaran uang yang dia kelola kecil-kecil kalau digabunginkan jadi banyak. Makanya kita ingin fintech-fintech ini bisa dirapikaan, diakusisi ke perbankan agar lebih terjamin. Yang ditakutkan juga dibelakang banyaknya fintech ini ada orang asing,” jelas Michael.

Baca: Michael Jeno Monitoring Peran OJK dan Berikan Literasi Kepada Masyarakat

Baca: Michael Jeno Dorong Inklusi Keuangan Agar Pertumbuhan Perekonomian Nasional Lebih Baik

Ia pun mengungkapkan jika Komisi XI saat ini sedang menggodok untuk Undang-undang perbankan. Namun untuk UU yang berkaitan dengan financial technology belum dilakukan, masih dilevel OJK yang mengeluarkan surat keputusan untuk mengatur, Komisi XI hanya mengawasi OJK.

“Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu jangan terlena dengan fintech dan kita harus waspada. OJK dan BI harus kembali duduk bersama untuk mengatur ini semua agar tidak lagi membayhayakan,” pungkasnya. 

Penulis: Ni Made Gunarsih
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved