DPRD Kota Pontianak Sahkan 6 Raperda Jadi Perda, Pelanggar Perda Tibum Akan Dapat Denda Minimun

Pemkot secara resmi akan memberlakukan denda minimum terhadap pelanggar perda ketertiban umun di Kota Pontianak

DPRD Kota Pontianak Sahkan 6 Raperda Jadi Perda, Pelanggar Perda Tibum Akan Dapat Denda Minimun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MIA MONICIA
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat diwawancarai, Rabu (10/7/2019) 

DPRD Kota Pontianak Sahkan 6 Raperda Jadi Perda, Pelanggar Perda Tibum Akan Dapat Denda Minimun

PONTIANAK - Pemkot secara resmi akan memberlakukan denda minimum terhadap pelanggar perda ketertiban umun di Kota Pontianak. Hal tersebut secara resmi setelah Walikota Pontianak menyampaikan pandangan akhir terhadap enam buah raperda pada sidang paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (9/8/2019)

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan pada perda tibum yang sudah direvisi dan memberlakukan denda minimum pada setiap pelanggar perda. Adanya hukuman minimum ketertiban umum agar ada efek jera.

"Pemberlakuan perda tibum sebagai wujud dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pontianak," ujarnya.

Baca: VIDEO: Polisi Pelabuhan Dwikora Bagikan Gratis Ratusan Masker ke Masyarakat

Baca: FOTO: Lions Club Pontianak dan Pemadam Kebakaran Panca Bhakti Bagikan 4000 Masker

Baca: Naik 5 Peringkat, Kalbar Kini Peringkat 23 Dalam Daya Saing Keseluruhan

Saat disinggung soal besaran denda yang akan diberlakukan kepada para pelanggar perda, Edi memaparkan paling minimum akan dikenakan denda sebesar Rp 500ribu bagi pelanggar perda tibum seperti Buang sampah sembarang, menebang pohon, termasuk di antaranya para pemain layang-layang di kota Pontianak.

"Pemberlakuan perda tibum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pontianak," ujarnya.

Selain perda tibum, ada lima raperda yang juga disahkan menjadi perda lima perda tersebut di antaranya Perda Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, retribusi jasa umum, pengelolaan barang milik daerah, dan pengaturan reklame.

"Keenam perda tersebut akan memberikan kepastian hukum dan diharapkan bisa diterapkan untuk masyarakat dan pemerintah," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved