Bawaslu Kalbar Pastikan Netral Berikan Keterangan di Sidang PHPU

Lebih lanjut, dipaparkannya, jika benar PKB pernah mengajukan laporan ke Bawaslu namun bersifat administrasi.

Bawaslu Kalbar Pastikan Netral Berikan Keterangan di Sidang PHPU
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah memberikan paparan dalam acara Kunjungan Kerja (Kunker) DPD RI di Balai Petitih, kantor Gubernur Kalbar, Jalan A Yani, Pontianak, Selasa (26/6/2018). Ruhermansyah mengatakan Personil pengawasan dari Bawaslu se Kalimantan Barat berjumlah 14.351 orang yang terdiri dari pengawas TPS sebanyak 11.654. Setiap desa diawasi oleh pengawas pemilihan lapangan sejumlah 2.130 personil, ditingkat kecamatan 516 personil dan tingkat kabupaten 42 personil. Sampai saat ini jumlah DPT di Kalbar sebanyak 3.448.666 pemilih.  

Bawaslu Kalbar Pastikan Netral dalam Memberikan Keterangan di Sidang PHPU

PONTIANAK - Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah mengungkapkan jika pihaknya yang dalam hal ini lembaga pemberi keterangan netral dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi.

"Posisi Bawaslu terkait permohonan PHPU penghitungan suara di MK, kami sebagai lembaga yang sifatnya tidak berpihak, artinya netral, kami hanya sebagai pemberi keterangan, menerangkan, apa yang dilakukan hasil pengawasan mulai tingkat TPS, rekap kecamatan, kabupaten hingga provinsi termasuk penindakan pelanggaran," jelasnya, Selasa (06/08/2019).

Menurutnya, memang saat sidang di MK, PKB tidak masuk dalam sidang pemeriksaan pembuktian.

Baca: Bawaslu Kalbar Beri Santunan 3 Pengawas TPS Singkawang yang Meninggal dan Kecelakaan Saat Bertugas

Baca: Bawaslu Kalbar Pastikan Kesiapan Alat Bukti Pihaknya Hadapi Sidang Selanjutnya

Baca: Terkait E-Voting, Ini Kata Bawaslu Kalbar

"Pada perkara kemarin, sidang yang lalu PKB yang kami ketahui tidak disertakan oleh MK dalam sidang pemeriksaan pembuktian. Tapi itu haknya MK menilai," tuturnya.

Lebih lanjut, dipaparkannya, jika benar PKB pernah mengajukan laporan ke Bawaslu namun bersifat administrasi.

"Memang betul ada penyampaian laporan oleh PKB sebagai peserta pemilu, caleg yang merasa dirugikan dan sudah diselesaikan Bawaslu, terkait dengan tata cara dan prosedur, bukan terkait persoalan perolehan suara, sesuai wewenang melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved