Terkait E-Voting, Ini Kata Bawaslu Kalbar

Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika pihaknya tentu akan menunggu arahan terkait wacana e-voting.

Terkait E-Voting, Ini Kata Bawaslu Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Terkait E-Voting, Ini Kata Bawaslu Kalbar

PONTIANAK - Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika pihaknya tentu akan menunggu arahan terkait wacana e-voting.

"Dalam konteks itu kewenangan RI, kita akan lihat peta kerawanannya," terangnya, Selasa (09/07/2019).

Namun, kata Faisl, jika menggunakan e-voting, harus ada studi terkait dengan letak geografis, jangkauan sinyal, infrastruktur Kalbar misalnya seperti apa.

"Kita melihat sebetulnya, sepanjang KPU siap, kita tidak ada masalah. Tentu ada plus minusnya, tinggal kita lihat peta kerawanannya," tuturnya.

Ia pun mengatakan, jika Bawaslu Kalbar pada prinsipnya siap mengawasi.

Baca: Kalah Dramatis di Partai Penentu, Basket Kalbar Gagal Lolos PON

Baca: Ketua Irmas Baitul Atiq Sambas Prihatin Kasus Begal di Dusun Selumar, Harapkan Segera Terungkap

Baca: VIDEO: Terkait Peralihan Bansos Rastra Menjadi BPNT, Ini Penjelasan Sekda Mempawah

"Kalau Bawaslu prinsipnya siap mengawasi, tapi tentu dalam konteks itu ada kajian kerawanannya seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, diungkapkan Faisal jika per-16 Mei 2019 ada kurang lebih 164 dugaan pelanggaran yang sudah kita proses diantaranya 98 temuan dan 66 laporan masyarakat. 

Kemudian dari situ, lanjutnya, ada 9 kasus yang terkait netralitas ASN yang sudah direkomendasikan ke Komisi ASN.

Termasuk 78 pelanggaran administrasi yang 25 diantaranya sidang administrasi acara cepat khususnya terkait proses rekapitulasi kemarin, dan koreksi proses rekapitulasi yang hampir diseluruh kabupaten kota terjadi.

Lebih lanjut, ada 7 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara baik dari sisi Bawaslu maupun KPU. Kemudian ada 4 pelanggaran pidana, 8 pelanggaran hukum lainnya dan 13 kasus saat ini sedang diproses, dan 6 dimohonkan koreksi ke Bawaslu RI.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved